Lombok Tengah (NTBSatu) – Warga Dusun Adat Sade, Desa Rembitan, Lombok Tengah, mulai membangun kembali rumah mereka setelah kebakaran pada 22 Agustus 2026.
Namun, warga memilih membangun kembali rumah mereka secara swadaya. Hal itu karena bantuan dana dari pemerintah masih belum tersalurkan sampai saat ini.
Salah satu warga Sade bernama Kurde atau Amaq Lia, membenarkan kondisi tersebut. Ia mengatakan, warga menggunakan uang pribadi untuk membangun kembali rumah masing-masing.
“Untuk sekarang kami fokus membangun kembali desa adat kami dengan biaya yang ada,” kata Kurde kepada NTBSatu Minggu, 27 September 2026
Menurut Amaq Lia, warga tidak bisa menunggu proses bantuan pemerintah yang belum jelas waktunya. Ia juga menjelaskan, warga telah mendapat dana dari donatur swasta yang langsung tersalur kepada mereka. Dana tersebut masyarakat gunakan untuk membangun rumah mereka seadanya.
“Kami pakai uang pribadi dulu, terus ada sumbangan dari donatur perorangan kayak dari Raffi Ahmad dan Sapo Group,” ujarnya.
Kurde mengatakan, warga tetap menerima bantuan pemerintah jika pencairannya terealisasi. Namun, warga memilih tetap bergerak sambil menunggu kepastian bantuan tersebut.
“Kapan pun dana dari pemerintah turun, kami tetap terima, cuma saat ini kami pakai swadaya masyarakat dulu,” katanya.
Sekitar 80 Persen Rumah Mulai Dibangun
Dosen Arsitektur Universitas Mataram (Unram) sekaligus anggota Tim Cepat Tanggap Sade, Liza Hani Saroya Wardi, ikut menjelaskan kondisi tersebut. Liza menyebut, masyarakat sudah membangun sekitar 80 persen rumah mereka kembali. Dia mengatakan warga membangun rumah tanpa menunggu bantuan pemerintah.
“Artinya, ada masyarakat yang mengatakan bahwa mereka rela berhutang demi rumahnya terbangun kembali,” ujar Liza kepada NTBSatu, Minggu, 27 September 2026.
Menurut Liza, masyarakat memiliki mekanisme sendiri untuk memulihkan rumah tinggal mereka. Tim cepat tanggap Unram juga tidak melakukan intervensi terhadap rumah tinggal warga.
Tim hanya mengawasi bangunan tertentu yang masuk dalam ruang intervensi. Bangunan tersebut meliputi museum, masjid, toilet, dan pagar.
Liza menjelaskan, mahasiswa juga ikut mengawasi pembangunan melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik. Mereka memantau perkembangan bangunan yang mendapatkan intervensi tersebut.
“Mahasiswa turun untuk mengawasi di sana,” ujar akademisi lulusan Universitas Brawijaya tersebut.
Pulihkan Rumah Sambil Menunggu
Amaq Lia mengatakan, masyarakat hanya membutuhkan kepastian mengenai proses bantuan pemerintah. Dia menilai. warga tidak bisa terus menunggu ketika rumah menjadi kebutuhan utama.
“Kalau menunggu dari pemerintah, prosesnya mungkin masih panjang,” ujarnya.
Karena itu, warga memilih menggunakan sumber daya yang tersedia. Pilihan tersebut menunjukkan masyarakat Sade bergerak lebih dahulu untuk memulihkan kehidupan mereka.
Di sisi lain, pemerintah masih menyiapkan konsep rekonstruksi kawasan secara lebih menyeluruh. Kondisi itu membuat pembangunan Sade berjalan melalui dua jalur berbeda.
Warga membangun kebutuhan hunian secara mandiri. Sementara itu, pemerintah menyiapkan penataan kawasan dan rekonstruksi melalui koordinasi lintas lembaga.
Liza juga menyebut alasan warga mulai bergerak adalah untuk memastikan pembangunan Sade bisa selesai sebelum gelaran MotoGP Mandalika mendatang. Pemerintah juga berupaya untuk bisa menyelesaikan Sade sebelum gelaran kelas dunia tersebut.
“Tujuan Tim Cepat Tanggap mengawasi juga karena kami ditarget sama pemerintah untuk menyelesaikan pembangunan selesai sebelum MotoGP ,” kata akademisi yang fokus meneliti tentang keterlibatan perempuan di Sade tersebut.
Bagi warga, pembangunan kembali kini menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Mereka memilih membangun dengan kemampuan sendiri sambil menunggu kepastian dukungan pemerintah.
Sementara itu, Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, sebelumnya menyebut kebutuhan rekonstruksi mencapai Rp25 miliar hingga Rp30 miliar. Pemerintah juga mengidentifikasi 75 rumah adat dan 65 kios dalam kebutuhan rekonstruksi.
Pemerintah merencanakan penataan ulang sebelum memulai rekonstruksi kawasan. Rencana itu mencakup jarak bangunan, instalasi listrik, dan mitigasi kebakaran. Namun, proses tersebut belum membuat warga menghentikan pembangunan secara mandiri. (*)
