Kekurangan Enam Ruang Kelas, Siswa SDN 1 Jurit Terpaksa Belajar di Perpustakaan dan Musala
Lombok Timur (NTBSatu) – SDN 1 Jurit Baru, Kecamatan Pringgasela, masih kekurangan ruang kelas. Kondisi itu memaksa sekolah mengubah perpustakaan, musala, hingga ruang darurat menjadi tempat belajar.
Kepala SDN 1 Jurit Baru, Marlin mengatakan, persoalan tersebut sudah berlangsung sejak 2017. Jumlah siswa terus bertambah. Sementara itu, ruang kelas tidak pernah bertambah.
Sekolah kini memiliki enam ruang kelas. Namun, jumlah itu belum mampu menampung seluruh rombongan belajar.
Aturan maksimal 28 siswa per rombongan belajar membuat sekolah harus membagi kelas. Sayangnya, ruang belajar tidak tersedia.
“Kelas VI berisi 35 siswa. Seharusnya kami bagi menjadi dua rombongan. Tetapi kami tidak punya ruang kelas lagi,” kata Marlin, Senin, 3 Agustus 2026.
Akibat keterbatasan itu, perpustakaan kini beralih fungsi menjadi ruang belajar. Musala juga digunakan sebagai tempat belajar. Padahal, perpustakaan seharusnya menjadi ruang baca bagi siswa.
Marlin menyebut, sekolah masih membutuhkan enam ruang kelas baru. Jika pemerintah belum mampu membangun seluruhnya, ia berharap sedikitnya tiga ruang kelas bisa dibangun di lahan hibah milik warga.
“Kalau tiga ruang kelas terbangun, kondisi kami sudah jauh lebih baik. Perpustakaan juga bisa kembali menjalankan fungsinya,” ujarnya.
Sekolah sudah beberapa kali mengajukan kebutuhan tersebut kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur. Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut.
Karena tidak kunjung mendapat tambahan ruang, komite sekolah bersama wali murid akhirnya bergotong royong membangun ruang belajar darurat.
Mereka mengumpulkan dana secara swadaya. Sekolah juga menambah anggaran dari dana sosial, yang masih tersisa sekitar Rp15 juta.
Marlin mengaku upaya serupa sempat gagal. Saat itu, muncul laporan dari oknum yang mempersoalkan pembangunan, sehingga dana yang sudah terkumpul harus dikembalikan kepada masyarakat.
Meski begitu, warga kembali bergotong royong hingga ruang belajar darurat akhirnya berdiri.
Pembangunan Mengacu pada Data Dapodik
Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur, Nurul Wathoni mengatakan, pembangunan ruang kelas baru harus mengacu pada data di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Karena itu, setiap sekolah harus rutin memperbarui data kondisi sarana dan prasarana.
“Kalau data di Dapodik tidak diperbarui, usulan bantuan akan sulit diproses. Semua sekarang mengacu pada data itu,” katanya.
Wathoni menjelaskan, pemerintah pusat mengambil data rehabilitasi sekolah untuk 2026 pada Oktober 2025.
Sementara, usulan bantuan tahun 2027 akan mengacu pada data yang masuk pada Oktober 2026.
Menurutnya, Lombok Timur mendapat sekitar 130 paket rehabilitasi sekolah pada tahun ini. Jumlah itu meningkat dibanding tahun lalu yang hanya sekitar 60 paket.
Meski demikian, bantuan tersebut belum mampu menjangkau seluruh sekolah yang membutuhkan.
Ia mengatakan, sekolah yang membutuhkan ruang kelas baru, juga bisa mengusulkan bantuan melalui pokok pikiran (pokir) DPRD. Namun, anggarannya terbatas sehingga belum dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan.
“Pemerintah daerah mudah-mudahan bisa menyiapkan program insidental untuk membantu. Masalah kekurangan ruang kelas bukan hanya terjadi di SDN 1 Jurit Baru,” ujarnya.
Marlin berharap pemerintah segera memberikan solusi. Menurutnya, semangat belajar siswa sangat tinggi. Namun, keterbatasan ruang kelas membuat proses belajar mengajar belum berjalan maksimal. (*)
