Lombok Barat (NTBSatu) – Lonjakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) mencapai Rp337 miliar pada 2025 menuai sorotan DPRD. Nilai tersebut hampir dua kali lipat daripada Silpa 2024 yang sebesar Rp160 miliar.
Pandangan itu mengemuka dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, Jumat, 19 Juni 2026, kemarin.
Juru Bicara Gabungan Fraksi, Syamsuriansyah, mengakui capaian pendapatan daerah tergolong positif. Pemkab berhasil merealisasikan pendapatan sebesar Rp2,3 triliun atau 104,07 persen dari target.
“Ini menunjukkan kerja keras dan komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber pendapatan,” ujarnya, Minggu, 21 Juni 2026.
Meski demikian, DPRD menilai capaian tersebut tidak berbanding lurus dengan realisasi belanja daerah. Data yang mereka sampaikan menunjukkan realisasi belanja hanya mencapai 89,37 persen atau sekitar Rp2,1 triliun dari total anggaran Rp2,3 triliun.
Menurut Syamsuriansyah, rendahnya penyerapan belanja mengindikasikan adanya hambatan dalam pelaksanaan program pemerintah.
“Ketika belanja daerah tertahan, hak masyarakat untuk menerima manfaat pembangunan ikut tertunda,” kata legislator Fraksi Perindo tersebut.
Dewan menilai, Pemda Lobar seharusnya bisa memanfaatkan dana ratusan miliar yang mengendap dalam bentuk Silpa itu untuk mempercepat pembangunan.
“Dana Rp337 miliar itu seharusnya bisa menjadi jalan yang diperbaiki, fasilitas kesehatan yang ditingkatkan, atau bantuan bagi UMKM,” ujarnya.
Fraksi-fraksi DPRD bahkan menegaskan Silpa yang terlalu besar tidak dapat semata-mata mereka anggap sebagai bentuk efisiensi anggaran. Menurut mereka, kondisi tersebut justru menjadi sinyal lemahnya perencanaan program atau lambatnya proses tender dan eksekusi kegiatan oleh organisasi perangkat daerah.
Utang Daerah Juga Meningkat
Selain menyoroti Silpa, DPRD juga mencatat kenaikan kewajiban atau utang daerah menjadi Rp78,4 miliar pada akhir 2025. Angka itu meningkat 7,69 persen daripada tahun sebelumnya. Di sisi lain, aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lobar tumbuh menjadi Rp3,9 triliun atau naik 11,58 persen daripada 2024.
Fraksi-fraksi DPRD menyimpulkan kinerja APBD 2025 menunjukkan hasil yang kuat dari sisi pendapatan, tetapi belum optimal pada sisi belanja.
“Performa pendapatan sangat baik, tetapi masih terjadi penyumbatan pada pelaksanaan belanja daerah,” kata Syamsuriansyah.
Sementara itu, Asisten III Setda Lombok Barat, Fauzan Husniadi menyatakan, pemerintah akan memberikan jawaban resmi terhadap seluruh catatan DPRD pada rapat paripurna berikutnya.
“Kami mengapresiasi masukan dan saran yang fraksi-fraksi DPRD sampaikan,” ujarnya. (*)
