Lombok Barat (NTBSatu) – Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini (LAZ), membantah hubungan politik antara eksekutif dan legislatif sedang memburuk.
Di tengah kritik DPRD yang menilai komunikasi antarlembaga tersendat, LAZ justru mengklaim komunikasi dengan pimpinan DPRD tetap berjalan baik. Ia optimis seluruh proses penyelesaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2025 akan tuntas sebelum batas waktu berakhir.
“Kerjaan pasti selesai. Mau deadlinenya besok juga, kerjaan pasti selesai,” ujar LAZ, Jumat, 17 Juli 2026.
LAZ meminta publik tidak memperkeruh polemik yang berkembang menjelang batas akhir pengesahan LKPJ. Padahal, batas akhir pengesahan LKPJ harusnya besok, Sabtu, 18 Juli. Sementara paripurna belum dilaksanakan karena banyak anggota dewan yang menolak mengesahkan.
LAZ juga beranggapan, persoalan tersebut merupakan dinamika biasa antara dua lembaga yang selama ini tetap memiliki hubungan baik. Ia bahkan mengibaratkan ini sebagai urusan adik dan kakak. “Ini urusan adik dengan kakak, gak ada masalah- masalah itu,” klaimnya.
Ia juga membantah anggapan bahwa komunikasi antara pemerintah daerah dan DPRD terputus. Menurutnya, komunikasi ia dengan Ketua DPRD Lobar, Lalu Ivan Indaryadi, selalu selesai.
“Gak ada kita gak pernah komunikasi. Ya, kan selalu selesai,” tegasnya.
LAZ menyebut tetap ingat tenggat pembahasan masih tersedia hingga batas akhir pada 18 Juli 2026. Karena itu, ia meminta semua pihak menunggu hasil akhir proses tersebut.
“Untuk deadline itu, ya sudah. Terima saja besok. Intinya selesai,” ujarnya.
LAZ juga memilih tidak berkomentar lebih jauh mengenai agenda paripurna yang akan berlangsung. Hal itu karena ia mengetahui banyak anggota DPRD Lobar yang masih tak terima.
“Terkait paripurna besok jangan tanya yang itu lah,” katanya.
Ketua DPRD Sebut Hubungan Tetap Baik
Ketua DPRD Lobar juga menyebut hubungan mereka berdua aman. Sebelumnya, DPRD mengkritik komunikasi eksekutif, Ivan memastikan hubungan pribadinya dengan LAZ tetap berjalan baik.
“Hubungan antara kami berdua aman. Beliau ini adalah kakak saya,” ujarnya.
Ivan mengatakan komunikasi personal dengan bupati juga tidak pernah terputus.
“Kan memang kita selalu komunikasi. Kapan kita tidak komunikasi,” katanya.
Meski demikian, sebelumnya DPRD tetap mengingatkan pentingnya komunikasi kelembagaan dalam menyelesaikan polemik LKPJ. DPRD menilai ruang dialog seharusnya lebih diutamakan sebelum pemerintah menggulirkan wacana penerbitan Peraturan Bupati (Perbup).
Sebelumnya, Anggota DPRD Fraksi PKB, Fauzi, mengkritik munculnya pernyataan Perbup di ruang publik sebelum komunikasi antarlembaga terjadi. Ia menilai langkah tersebut memunculkan kesan eksekutif mengabaikan peran DPRD dalam pembahasan LKPJ. (*)
