Lombok Barat (NTBSatu) – Persoalan sampah di sejumlah desa wisata di Lombok Barat (Lobar) mulai mendapat sorotan DPRD. DPRD menilai, pemerintah daerah belum serius menangani sampah di kawasan yang justru menjadi wajah pariwisata daerah seperti desa Buwun Sejati dan Sesaot.
Ketua Komisi IV DPRD Lobar, Muhali menyebut, pengelolaan sampah di Desa Buwun Sejati, Desa Sesaot, dan beberapa desa penyangga destinasi wisata lainnya masih buruk. Ia meminta pemerintah memberi perhatian terhadap desa seperti itu.
“Pengelolaan sampah di desa-desa wisata belum maksimal. Ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah,” ujarnya, Rabu, 15 Juli 2026.
Menurut Muhali, kawasan wisata tersebut hampir setiap hari wisatawan padati. Baik wisatawan lokal maupun mancanegara rutin berkunjung. Namun, peningkatan kunjungan belum selaras dengan penyediaan sistem pengelolaan sampah yang memadai.
Ia menilai, pemerintah selama ini belum menunjukkan langkah nyata untuk mengatasi persoalan tersebut. “Saya belum melihat keseriusan pemerintah mengatasi sampah di kawasan wisata,” kata dewan Lobar dari Daerah Pemilihan (Dapil) Narmada- Lingsar tersebut.
Politisi PPP itu meminta pemerintah menetapkan kawasan wisata sebagai prioritas penanganan sampah. Sebab, kebersihan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan kenyamanan wisatawan.
“Harus ada skala prioritas. Kawasan wisata seharusnya lebih dulu diperhatikan,” tegasnya.
Muhali mencontohkan kondisi sampah di kawasan wisata Aik Nyet, Desa Buwun Sejati. Menurutnya, tumpukan sampah di lokasi itu mulai mengganggu keindahan kawasan wisata. “Coba lihat di Aik Nyet. Sampah menumpuk dan terlihat sangat kumuh,” ujarnya.
Lokasi Wisata Hulu Sungai
Ia juga mengingatkan letak Desa Buwun Sejati dan Sesaot berada di wilayah hulu. Jika persoalan sampah tidak segera pemerintah selesaikan, limbah berpotensi terbawa aliran sungai hingga ke wilayah hilir.
“Kalau tidak disolusikan, masyarakat bisa membuang sampah ke sungai. Nanti daerah hilir yang menerima dampaknya,” katanya.
Karena itu, Muhali meminta pemerintah menyediakan armada pengangkut sampah khusus untuk desa wisata. Selain itu, pemerintah juga perlu membangun tempat pembuangan sementara (TPS) di kawasan tersebut.
“Pemerintah harus menyediakan armada khusus dan membangun TPS di desa wisata,” ujarnya.
Ia menilai, pemerintah tidak perlu kesulitan mencari lokasi TPS. Menurutnya, masih banyak lahan milik pemerintah daerah yang dapat pemerintah manfaatkan. “Banyak tanah milik pemda yang bisa dijadikan tempat pembuangan sampah,” katanya.
Muhali juga mengingatkan volume sampah rumah tangga di desa wisata terus meningkat setiap hari. Jika tidak ada pengelolaan sejak awal, persoalan tersebut akan semakin sulit pemerintah kendalikan.
“Bayangkan kalau setiap rumah menghasilkan satu kantong sampah setiap hari. Jumlahnya bisa mencapai ribuan kantong,” ujarnya.
Ia khawatir, citra pariwisata Lobar ikut terdampak apabila persoalan kebersihan terus pemerintah abaikan. Wisatawan, terutama yang datang menikmati wisata alam dan air, sangat sensitif terhadap kondisi lingkungan.
“Kalau wisatawan melihat sampah menumpuk dan kawasan kumuh, mereka pasti tidak nyaman,” tandasnya. (*)
