Lombok Barat (NTBSatu) – Fraksi PKB DPRD Lombok Barat (Lobar) menegaskan partainya tidak kekurangan kader untuk mengisi kursi Wakil Bupati (Wabup) Lobar. Namun, PKB menilai pembahasan mengenai siapa calon pengganti masih terlalu dini.
Anggota Fraksi PKB DPRD Lobar, Fauzi mengatakan, seluruh pihak sebaiknya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Terkhusus dalam menyikapi dinamika politik pasca kasus hukum yang menjerat Bupati nonaktif, Lalu Ahmad Zaini (LAZ). Menurutnya, pembahasan mengenai sosok pengganti Wakil Bupati belum menjadi prioritas saat ini.
“Kalau membicarakan siapa pengganti Bu Wabup dan sebagainya, menurut saya masih terlalu dini,” ujarnya, Selasa, 28 Juli 2026.
Meski demikian, Fauzi mengingatkan PKB memiliki posisi strategis dalam koalisi pemenang Pilkada 2024. Bahkan, PKB menjadi pimpinan koalisi saat mengusung pasangan Lalu Ahmad Zaini dan Nurul Adha. Ia menilai pembahasan mengenai hak partai pengusung sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016.
“Kalau kita mengacu pada undang-undang, kesimpulannya akan sama. Tinggal mengikuti mekanisme yang berlaku,” katanya.
Sebagai informasi, pasal yang membahas mengenai mekanisme tersebut adalah pasal 176. Pasal tersebut mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati yang diberhentikan. Pengisian melalui pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan partai politik pengusung, dengan syarat sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan.
Siapkan Kader Sendiri
Fauzi menegaskan, PKB tidak mengalami krisis kader. Karena itu, ia menilai tidak ada alasan mencari figur di luar partai koalisi pengusung. Apabila proses pengisian kursi Wabup benar-benar berlangsung. Menurutnya, munculnya nama-nama dari luar koalisi, justru memunculkan pertanyaan mengenai proses kaderisasi partai pengusung.
“Kalau muncul nama dari luar koalisi, itu bisa menjadi pertanda partai tidak percaya diri terhadap kadernya sendiri,” ujarnya.
Ia juga menyinggung munculnya sejumlah nama kader PKB dalam berbagai spekulasi politik, termasuk dirinya dan TGH Hardiyatullah. Menurut Fauzi, hal tersebut menunjukkan PKB memiliki banyak kader yang layak mengemban jabatan publik.
“PKB tidak kekurangan nama-nama kader terbaik,” tegasnya.
Meski begitu, ia kembali mengingatkan agar seluruh pihak tidak terburu-buru membahas suksesi jabatan. Terlebih sebelum mekanisme hukum dan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan.
Kursi Wabup Mulai Jadi Perbincangan
Sebelumnya, Ketua DPW PKB NTB, Lalu Hadrian Irfani menyatakan, PKB siap mengisi kursi Wakil Bupati Lobar apabila Nurul Adha resmi menjadi bupati definitif.
Di sisi lain, Koordinator Wilayah DPP PAN Bali-NTB, Muazzim Akbar, juga menyebut pembahasan kursi Wabup masih terlalu dini. Namun, ia memastikan PAN juga memiliki banyak kader yang siap apabila mekanisme pengisian jabatan berjalan. (*)
