Proyek Bank Dunia Dikeluhkan Warga Kota Mataram, Dinas PUPR Jelaskan Mekanisme Kompensasi
Mataram (NTBSatu) – Pelaksanaan proyek Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALD-T) yang mendapat pendanaan Bank Dunia di Kota Mataram menuai keluhan dari masyarakat.
Aktivitas penggalian jaringan pipa pada sejumlah ruas jalan dan kawasan pertokoan disebut mengganggu aktivitas usaha warga, bahkan memaksa sebagian pemilik warung dan toko menutup usahanya untuk sementara waktu.
Keluhan warga terutama berkaitan dengan dampak ekonomi yang timbul selama proses pengerjaan proyek. Sejumlah pelaku usaha mengaku mengalami penurunan omzet akibat akses menuju tempat usaha terganggu oleh pekerjaan penggalian.
Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Lale Widiahning, membenarkan adanya keluhan dari masyarakat.
Menurutnya, sebagian besar warga kini menunggu kepastian pencairan dana kompensasi yang telah menjadi bagian dari pelaksanaan proyek.
“Banyak warga mengeluhkan karena mereka menunggu kompensasi. Ketika ada penggalian, yang lokasinya depan warung atau toko yang mengharuskan usahanya tutup sementara. Memang ada bentuk kompensasi yang tertuang dan jadi satu dalam RAB proyek,” ujar Lale, Senin, 3 Agustus 2026.
Proyek Bank Dunia Rp700 Miliar
Proyek SPALD-T merupakan salah satu proyek sanitasi terbesar yang tengah terlaksana di Kota Mataram dengan nilai investasi sekitar Rp700 miliar melalui dukungan pendanaan Bank Dunia bersama pemerintah pusat.
Program ini bertujuan meningkatkan sistem pengelolaan air limbah domestik guna memperbaiki kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Secara keseluruhan, proyek tersebut menargetkan layanan bagi 13.500 Sambungan Rumah (SR), dengan rincian 4.000 yang mendapat pendanaan melalui program pemerintah pusat yang didukung Bank Dunia.
Sementara Pemerintah Kota Mataram akan membangun 9.500 SR lainnya secara bertahap.
Kompensasi Tidak Bisa Dicairkan Secara Langsung
Lale menjelaskan, Pemerintah Kota Mataram terus memfasilitasi komunikasi antara masyarakat terdampak dengan pelaksana proyek.
Namun, ia menegaskan tim independen harus lebih dulu melakukan penilaian sebelum mencairkan kompensasi. Menurutnya, kementerian melalui Balai pelaksana proyek telah menunjuk tim appraisal untuk menghitung besaran kerugian setiap pelaku usaha berdasarkan kondisi riil di lapangan.
“Semua ada prosedurnya. Tidak semudah begitu proyek jalan langsung dibayar di tempat. Harus melalui tim appraisal terlebih dahulu. Setelah appraisal mengeluarkan nilai harga yang wajar, baru nantinya dana kompensasi tersebut bisa cair,” tegasnya.
Penggalian Berlangsung di Sejumlah Titik
Saat ini pekerjaan penggalian jaringan pipa berlangsung di sejumlah wilayah Kecamatan Ampenan, termasuk kawasan Kampung Banjar dan Dayan Pekan.
Lokasi-lokasi tersebut merupakan kawasan yang memiliki aktivitas perdagangan masyarakat, sehingga dampak pekerjaan proyek lebih banyak para pelaku usaha yang merasakan.
Lale juga meluruskan informasi mengenai lokasi pembangunan stasiun pompa air limbah. Ia memastikan titik pembangunan tidak berubah dan tetap berada di kawasan Taman Jangkar sesuai rencana awal.
Pihaknya berharap proses penilaian oleh tim appraisal cepat rampung sehingga kompensasi bagi warga terdampak dapat segera cair. (*)
