Kota Bima (NTBSatu) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bima memperketat tata kelola keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) guna mewujudkan pengelolaan anggaran yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas. Pembenahan sistem ini memprioritaskan penguatan pada aspek perencanaan dan penganggaran di seluruh unit layanan publik daerah, khususnya fasilitas kesehatan.
Upaya integrasi sistem digital ini menjadi strategi krusial untuk membenahi administrasi keuangan pada unit-unit layanan publik daerah. Pengetatan pengelolaan terpusat pada penguatan tahap perencanaan dan penganggaran agar setiap rupiah dana BLUD terkelola secara efisien dan akurat.
Asisten II Setda Kota Bima, Supratman menegaskan, komitmen digitalisasi sistem keuangan merupakan hal mendasar bagi peningkatan kualitas layanan publik.
“Penguatan tata kelola BLUD merupakan bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan pengelolaan yang lebih tertib, transparan, dan berintegritas,” ujar Supratman, Kamis, 17 Agustus 2026.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan pemahaman dan sistem pengelolaan yang baik dalam tahap perencanaan dan penganggaran. “Aspek perencanaan dan penganggaran menjadi bagian penting yang perlu ada penguatan melalui pemahaman serta sistem pengelolaan yang baik,” imbuh Supratman.
Identifikasi Kesiapan Unit Layanan
Penerapan aplikasi e-BLUD bertujuan memberikan pemahaman komprehensif bagi para pengelola fasilitas kesehatan. Selain itu, hal tersebut juga memberikan pemahaman pada unit teknis daerah mengenai tata cara pengoperasian sistem elektronik. Kehadiran platform e-BLUD ini mempermudah pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, serta pengawasan anggaran secara real-time.
Selain mendorong tertib administrasi, agenda ini menyelaraskan persepsi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pembina dengan seluruh unit BLUD di Kota Bima. Penyelarasan pandangan ini menjadi syarat mutlak agar tidak terjadi kendala regulasi maupun teknis saat aplikasi e-BLUD diimplementasikan penuh.
Tim teknis saat ini memetakan dan mengidentifikasi tingkat kesiapan operasional masing-masing unit BLUD. Pemetaan mencakup kesiapan infrastruktur teknologi informasi hingga kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola. Langkah evaluasi mendalam ini memastikan seluruh instansi siap menerapkan sistem elektronik tanpa mengganggu ritme pelayanan masyarakat.
Melalui pendampingan intensif dari Kemendagri dan Universitas Indonesia, Kota Bima menargetkan seluruh Puskesmas dan RSUD Kota Bima dapat mengoperasikan aplikasi e-BLUD secara mandiri dan akuntabel. (*)
