Nasional

Muhammadiyah Tetapkan Awal Ramadan 1448 H pada 8 Februari 2027

Mataram (NTBSatu) – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah resmi menetapkan awal Ramadan 1448 Hijriah atau Ramadan 2027 jatuh pada Senin, 8 Februari 2027.

Ketua Umum Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengatakan penetapan ini berpatokan pada Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang menjadi acuan resmi organisasi.

“Berdasarkan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), umat Islam yang mengikuti penetapan Muhammadiyah akan mulai menjalankan ibadah puasa pada Senin, 8 Februari 2027,” ujarnya, mengutip muhammadiyah.or.id pada Jumat, 18 September 2026.

IKLAN

Melalui perhitungan KHGT, ibadah puasa Ramadan 1448 H berlangsung selama 29 hari hingga 8 Maret 2027. Selanjutnya, Muhammadiyah menetapkan Hari Raya Idulfitri 1 Syawal 1448 H jatuh pada Selasa, 9 Maret 2027.

Keputusan jauh hari ini menjadi acuan warga Muhammadiyah dalam mempersiapkan rangkaian ibadah, mulai dari salat tarawih, tadarus Al-Qur’an, hingga persiapan menyambut Idulfitri.

Metode Hisab dan Astronomi

Muhammadiyah mengembangkan KHGT sebagai pedoman dalam menentukan kalender Islam secara global, ilmiah, dan seragam. Kehadiran sistem ini bertujuan menyelaraskan penanggalan serta mengurangi perbedaan penetapan awal Ramadan, Idulfitri, dan Iduladha di berbagai negara.

IKLAN

Secara terpisah, data astronomi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat ijtimak atau konjungsi awal Ramadan 1448 H terjadi pada Sabtu, 6 Februari 2027 pukul 22.56.02 WIB. Saat matahari terbenam di wilayah Indonesia pada tanggal tersebut, posisi hilal perkiraannya masih berada di bawah ufuk.

Hasil perhitungan astronomis ini memperkuat perkiraan bahwa 1 Ramadan jatuh pada Senin, 8 Februari 2027.

Keputusan Resmi Pemerintah

Meskipun penetapan KHGT Muhammadiyah dan perkiraan astronomis BMKG menunjuk tanggal yang sama, tanggal tersebut belum merupakan keputusan resmi pemerintah Indonesia. Kementerian Agama menetapkan awal Ramadan melalui mekanisme kombinasi hisab dan pengamatan langsung (rukyatul hilal).

Pemerintah menggelar sidang isbat pada 29 Syakban untuk menentukan apakah akan menggenapkan bulan Syakban menjadi 30 hari atau Ramadan mulai keesokan harinya.

Proses pertimbangan tersebut mengacu pada kriteria visibilitas hilal yang disepakati oleh Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS).

Oleh karena itu, masyarakat perlu membedakan antara penetapan kalender organisasi dan keputusan resmi pemerintah yang baru terbit seusai sidang isbat. (*)

Artikel Terkait