Kota Bima (NTBSatu) – Pemerintah Kota Bima resmi menggandeng Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk merombak total kualitas aparatur perencana di daerah. Pemkangkah strategis ini guna memastikan setiap rupiah dalam dokumen perencanaan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan riil warga, bukan sekadar menggugurkan kewajiban administratif.
Wali Kota Bima, H. A. Rahman, menegaskan komitmennya untuk mendobrak pola lama dalam penyusunan kebijakan daerah.
Ia menekankan, perencana pembangunan saat ini menuntut pihak pemerintahan untuk berpikir berbasis data akurat dan adaptif terhadap dinamika lapangan.
“Kerja sama ini menjadi momentum untuk terus meningkatkan kompetensi aparatur perencana di Kota Bima,” ujar Rahman, Selasa, 28 Juli 2026.
Ia percaya, kualitas SDM yang mumpuni akan mendorong realisasi pembangunan yang jauh lebih efektif, inovatif, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan cepat.
“Dengan SDM yang semakin berkualitas, kita optimistis mampu menghadirkan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, inovatif, dan berorientasi pada hasil demi percepatan kesejahteraan masyarakat,” imbuh Rahman.
Kolaborasi dengan Bappenas dan Pusbindiklatren
Kolaborasi khusus dengan Bappenas dan Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Pembangunan (Pusbindiklatren) ini berfokus pada penguatan kapasitas teknis para pejabat fungsional perencana.
Pemkot Bima ingin memastikan program kerja daerah sinkron secara presisi dengan agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Rahman menilai, aparatur perencana di Pemkot Bima tidak boleh hanya lihai menghafal regulasi di atas kertas.
Mereka harus terjun memahami problematika mendasar di tengah masyarakat agar rancangan program tepat sasaran.
“Aparatur perencana semestinya tidak hanya memahami regulasi. Tetapi juga harus mampu menyusun perencanaan berbasis data dan menjawab kebutuhan riil masyarakat,” tegasnya.
Melalui kemitraan ini, Pemkot Bima menargetkan lahirnya dokumen perencanaan daerah yang jauh lebih terukur dan berkualitas.
Penguatan kapasitas SDM ini diproyeksikan menjadi fondasi utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan. Sehingga menghadirkan lingkungan yang profesional, adaptif, serta mampu mengakselerasi kualitas pelayanan publik bagi seluruh masyarakat Kota Bima secara berkelanjutan.
Pemkot Bima meyakini, langkah konkret ini bakal mengikis risiko tumpang-tindih kebijakan daerah. Juga memastikan seluruh program prioritas pembangunan dapat berjalan selaras dan efisien. Serta memberikan dampak positif yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan seluruh warga. (*)
