Sumbawa Besar (NTBSatu) – Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat penataan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Sumbawa.
Komitmen itu mengemuka dalam rapat koordinasi dan verifikasi lapangan bidang perumahan dan permukiman di Ruang Rapat H. Hasan Usman, Kantor Bupati Sumbawa, Selasa, 28 Juli 2026.
Rapat tersebut mempertemukan Pelaksana Tugas Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan RI, Fadjar Dwi Wishnuwardhani, Asisten Deputi Peningkatan Akses Perumahan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Salahuddin, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I Hamdan Pare, jajaran Pemerintah Provinsi NTB, serta sejumlah perangkat daerah di Kabupaten Sumbawa.
Ansori menyambut baik perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan kawasan permukiman di Kabupaten Sumbawa. Menurutnya, kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah menjadi modal penting untuk mempercepat penyelesaian persoalan perumahan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Ia menjelaskan, Kabupaten Sumbawa memiliki wilayah yang luas dengan persebaran penduduk yang belum merata. Kondisi itu masih memunculkan kesenjangan pembangunan di sejumlah kawasan. Sehingga pemerintah daerah membutuhkan dukungan pemerintah pusat agar penataan permukiman berjalan lebih optimal.
Jadi Investasi Kualitas Hidup
Ansori menegaskan, penataan kawasan permukiman tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga ingin menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman. Sehingga masyarakat dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik.
“Pembangunan kawasan permukiman bukan sekadar membangun jalan, drainase, atau memperbaiki rumah. Yang sedang kita bangun sesungguhnya adalah kualitas hidup masyarakat. Ketika lingkungan menjadi lebih baik, sanitasi meningkat, dan rumah menjadi layak huni, maka kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, serta optimisme terhadap masa depan juga akan ikut tumbuh,” kata Ansori.
Ia juga menilai, penanganan kawasan kumuh memiliki hubungan erat dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Penataan lingkungan yang lebih baik, menurutnya, akan mendukung upaya percepatan penurunan stunting sekaligus memperkuat kesejahteraan warga.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus mendukung berbagai program nasional, termasuk peningkatan kualitas permukiman di kawasan Pantai Jempol yang masuk dalam kawasan prioritas.
Ansori berharap verifikasi lapangan bersama Kantor Staf Kepresidenan menghasilkan rekomendasi yang memperkuat pelaksanaan program. Ia meyakini kolaborasi yang semakin erat akan mempercepat penataan kawasan permukiman sekaligus memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Evaluasi Program di Lapangan
Pelaksana Tugas Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan RI, Fadjar Dwi Wishnuwardhani, menjelaskan kunjungan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Asta Cita Presiden, khususnya Asta Cita keenam yang berfokus membangun Indonesia dari desa. Menurutnya, Kantor Staf Kepresidenan bertugas memantau, mengevaluasi, sekaligus memastikan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berjalan efektif.
“Kami ingin melihat secara langsung bagaimana pelaksanaan program penataan kawasan permukiman di daerah. Hasil evaluasi dan masukan dari lapangan akan menjadi bahan perbaikan agar program-program pemerintah semakin tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Asisten Deputi Peningkatan Akses Perumahan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Salahuddin, kemudian memaparkan tantangan pembangunan perumahan di Kabupaten Sumbawa. Ia mengatakan banyak masyarakat masih bekerja di sektor informal sehingga belum mudah mengakses pembiayaan perumahan.
Pemerintah, lanjutnya, terus menyiapkan berbagai skema dukungan agar masyarakat tetap memiliki kesempatan memperoleh rumah yang memenuhi standar layak huni.
Senada dengan itu, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I, Hamdan Pare, meminta seluruh pihak menjalankan proses evaluasi secara menyeluruh sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut penting untuk menjaga efektivitas, ketepatan sasaran, dan akuntabilitas setiap program.
Usai rapat koordinasi, Ansori mendampingi rombongan dari Kantor Staf Kepresidenan, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta instansi terkait meninjau sejumlah lokasi. Mereka mengunjungi Istana Dalam Loka, Taman Lembi, dan kawasan Pantai Jempol.
Peninjauan tersebut memberi kesempatan kepada tim untuk melihat langsung kondisi kawasan sekaligus mencermati berbagai upaya penataan yang telah berjalan. Hasil verifikasi lapangan itu selanjutnya akan menjadi dasar penyempurnaan program sehingga peningkatan kualitas permukiman di Kabupaten Sumbawa dapat berjalan lebih tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. (*)
