Lombok Utara (NTBSatu) – Krisis air bersih mulai mengganggu aktivitas masyarakat dan pariwisata di Gili Trawangan. Pasokan air laporannya berhenti total sejak Kamis, 3 September 2026, sekitar pukul 00.00 Wita.
Ketua Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) NTB sekaligus Ketua Asosiasi Hotel Gili Trawangan, Lalu Kusnawan, mengungkapkan kondisi tersebut.
Sekitar 300 wisatawan bahkan memilih meninggalkan penginapan lebih awal karena kebutuhan air tidak terpenuhi. “Ya, catatan kita ada 300 orang sudah memilih check out lebih awal,” ujar Kusnawan.
Menurutnya, gangguan air mulai memukul operasional hotel dan akomodasi wisata. Sejumlah pengelola bahkan menggunakan air kolam renang untuk memenuhi kebutuhan sanitasi.
“Teman- teman hotel bahkan sampai kuras kolam untuk memenuhi kebutuhan sanitasi,” tambahnya.
Pelaku usaha juga mendatangkan air dari daratan Lombok untuk memenuhi kebutuhan tamu. Namun, upaya tersebut membutuhkan biaya tambahan dan belum memenuhi seluruh kebutuhan.
“Kalau seminggu masih begini, kita enggak tahu sudah, karena kejadian baru kali ini terjadi,” ujarnya.
Air Tersendat, Solusi Darurat Disiapkan
Sementara itu, Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung menjelaskan penyebab gangguan tersebut. Perumda menyebut, penyesuaian operasional transisional Seawater Reverse Osmosis (SWRO) masih berlangsung.
Proses tersebut masih membutuhkan penyelesaian teknis, perizinan, dan pengendalian lingkungan. Karena itu, layanan air bersih belum kembali normal.
Perumda bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Utara, PT Tiara Cipta Nirwana (TCN), dan instansi terkait menyiapkan langkah darurat. Mereka memprioritaskan kebutuhan warga dan fasilitas publik serta sanitasi. Namun, Perumda belum memberikan kepastian waktu normalisasi layanan air.
Di tengah kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB mulai mencari jalan keluar bersama pemerintah pusat. Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, pemerintah sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak.
Pemerintah juga membahas persoalan regulasi dan hukum yang melatarbelakangi terhentinya jaringan air. Iqbal menyebut persoalan tersebut tidak sederhana.
Menurutnya, persoalan air bersinggungan dengan aspek lingkungan dan proses hukum. Namun, pemerintah tetap harus memenuhi kebutuhan air masyarakat dan pariwisata.
“Dua hari lalu saya sudah berbicara langsung dengan Pak Menteri Lingkungan Hidup untuk menjelaskan situasi kedaruratan ini. Suplai air harus tetap berjalan karena menyangkut kehidupan masyarakat, pelayanan publik, dan keberlangsungan sektor pariwisata,” ujar Iqbal saat mengunjungi Gili Meno bersama Putri Mahkota Swedia Victoria Ingrid Alice Desiree, Minggu, 6 September 2026,
Target Air Mengalir Satu hingga Dua Hari
Pemprov NTB sudah meminta ruang diskresi agar jaringan air kembali beroperasi sementara. Pemerintah menyiapkan opsi tersebut sembari menyelesaikan persoalan regulasi dan hukum.
Iqbal mengatakan, Menteri Lingkungan Hidup sudah menyatakan komitmen membantu mencari solusi. Selanjutnya, Pemprov NTB akan memformalkan langkah tersebut melalui koordinasi dan surat resmi antarlembaga.
“Kami akan segera mencarikan jalan keluarnya. Kami akan berkomunikasi dengan pihak swasta dan menyelesaikan berbagai persoalan regulasi yang terkait untuk memastikan air bisa segera mengalir kembali,” katanya.
Pemprov NTB menargetkan jaringan air kembali beroperasi dalam satu hingga dua hari. Target tersebut menjadi langkah awal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan aktivitas pariwisata.
Sementara itu, Pemkab Lombok Utara sudah melakukan dropping air. Langkah tersebut menyasar kebutuhan dasar masyarakat dan wisatawan.
Iqbal menilai, menghidupkan kembali jaringan yang tersedia menjadi pilihan paling memungkinkan. Namun, pemerintah menempatkannya sebagai solusi sementara.
Pemerintah tetap harus menyiapkan penyelesaian yang lebih permanen. Sebab, krisis air menunjukkan persoalan layanan dasar di kawasan wisata unggulan NTB.
Di sisi lain, pemerintah harus memastikan pengelolaan air tetap memenuhi ketentuan lingkungan dan hukum.
“Kami mohon maaf kepada masyarakat, pelaku pariwisata, dan para wisatawan yang terganggu. Pemerintah berkomitmen untuk segera menyelesaikan persoalan ini,” tutupnya. (*)
