Mataram (NTBSatu) – Pengurus Koordinator Cabang PMII Bali-Nusra melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD NTB pada Selasa, 14 November 2023.
Aksi demo itu, ditengarai persoalan PT AMNT yang tidak banyak memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat NTB.
“Provinsi NTB sedang darurat pertambangan, PT AMNT hari ini tidak berkontribusi untuk daerah, kepada DPRD kami minta dengan tegas, agar menutup, apakah masih memihak kepada masyarakat,” kata Ketua PKC PMII Bali-Nusra Herman Jayadi.
Selain itu, ia melihat aktivitas tambang yang beroperasi di Kabupaten Sumbawa Barat itu, sangat tidak melihat tenaga-tenaga kerja lokal.
Berita Terkini:
- Wagub NTB Soroti Kasus Kekerasan Seksual Anak Disabilitas dan Dugaan Pungli di SLB
- Penggunaan LPG 3 Kilogram Dilarang, ASN Pemprov NTB Sudah Bisa Tukar ke Non-Subsidi
- Masuk Musim Pancaroba, Kasus Influenza A Meningkat di Mataram
- Konsorsium Jurnalisme Aman Kecam Mentan Amran Gugat Tempo Rp200 Miliar dan Serangan Digital ASN
“Karena PT AMNT tidak hanya memperkerjakan tenaga kerja lokal, tetapi memperkerjakan TKA, DPRD harus melakukan kontroling,” ujarnya.
Selain mendesak agara segera menutup aktivitas dari PT AMNT, ia pun secara tegas meminta kepada DPRD agar melakukan pemantauan terhadap tambang ilegal, dan sesegera mungkin untuk bersikap.
“Banyak sekali pertambangan ilegal salah satunya di Lombok Barat, Lombok Timur, dan Sumbawa, inilah peran DPRD untuk bersikap,” terangnya.
Tanggung jawab sosial perusahaan tambang saat ini mulai terkikis, ia menilai CSR setiap perusahaan tidak berjalan dengan maksimal.
“CSR semua pertambangan harus diperdayakan, jangan sampai jadi bancakan oleh segelintir elit-elit,” paparnya.
