“PKC PMII Bali Nusra menuntut kepada pemerintah untuk memantau dan memanggil serta mengevaluasi PT AMNT, untuk transparansi alokasi dana yang sudah berjalan berpuluh-puluh tahun,” terangnya.
Aksi tersebut ditemui langsung oleh Wakil Ketua DPRD NTB Nauvar Furqony Farinduan serta Ketua Komisi IV Ahmad Puaddi, dan Sudirsah Sujanto.
Dalam paparannya, Farin mengatakan, tuntutan yang disampaikan memiliki semangat yang sama dengan DPRD.
“Karena ini sejatinya perjuangan kami juga, kami juga sudah tiga kali menghadap ke Kementerian, ESDM, Dalam Megeri, dan Keuangan,” terang politisi Gerindra itu.
Berita Terkini:
- KPK Temukan Praktik Ijon dan Dugaan Pokir Fiktif di DPRD NTB
- KPK Soroti Proses Audit di Inspektorat NTB
- Hadiri Apel Kesiapan Pengamanan Pilkada, Pj. Gubernur NTB Sebut Persiapan Pilkada 2024 Sudah Mantap
- Sekda NTB Sebut Reforma Agraria Sumber Kesejahteraan Masyarakat
“Tuntutan ini kan kami teruskan dengan baik, spiritnya sama untuk mengontrol,” sambungnya.
Sementara itu Ketua Komisi IV DPRD Ahmad Puaddi menegaskan, ia bersama rekan-rekan Komisi IV akan terus berjuang untuk mewakili masyarakat dalam mengawasi jalannya aktivitas PT AMNT
“Yang jelas mewakili dengan semangat masyarakat, kita akan menindaklanjuti, tidak boleh ada perusahaan yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat NTB,” ucapnya.
Tak tanggung, ia pun akan ambil sikap tegas jika PT AMNT tidak patuh pada perintah DPRD NTB.
“Sesuai mekanisme, bila perlu kita tutup,” tandasnya. (ADH)
