Mataram (NTBSatu) – Pengurus Koordinator Cabang PMII Bali-Nusra melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD NTB pada Selasa, 14 November 2023.
Aksi demo itu, ditengarai persoalan PT AMNT yang tidak banyak memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat NTB.
“Provinsi NTB sedang darurat pertambangan, PT AMNT hari ini tidak berkontribusi untuk daerah, kepada DPRD kami minta dengan tegas, agar menutup, apakah masih memihak kepada masyarakat,” kata Ketua PKC PMII Bali-Nusra Herman Jayadi.
Selain itu, ia melihat aktivitas tambang yang beroperasi di Kabupaten Sumbawa Barat itu, sangat tidak melihat tenaga-tenaga kerja lokal.
Berita Terkini:
- Pemkab Sumbawa Pastikan Tidak Ada Tenaga Honorer 2026
- KPK Beri Pengusaha Tambak Udang Lombok Timur Tenggat Waktu hingga April 2026 Perbaiki IPAL
- Ferry Irwandi Respons Sentilan Anggota DPR RI soal Donasi Rp10 Miliar: Saya Tidak Marah dan Kesal
- Efisiensi Anggaran, Santunan Kematian Warga Mataram Dipangkas Rp200 Juta
“Karena PT AMNT tidak hanya memperkerjakan tenaga kerja lokal, tetapi memperkerjakan TKA, DPRD harus melakukan kontroling,” ujarnya.
Selain mendesak agara segera menutup aktivitas dari PT AMNT, ia pun secara tegas meminta kepada DPRD agar melakukan pemantauan terhadap tambang ilegal, dan sesegera mungkin untuk bersikap.
“Banyak sekali pertambangan ilegal salah satunya di Lombok Barat, Lombok Timur, dan Sumbawa, inilah peran DPRD untuk bersikap,” terangnya.
Tanggung jawab sosial perusahaan tambang saat ini mulai terkikis, ia menilai CSR setiap perusahaan tidak berjalan dengan maksimal.
“CSR semua pertambangan harus diperdayakan, jangan sampai jadi bancakan oleh segelintir elit-elit,” paparnya.
