Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram masih menunggu kepastian skema pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Padahal, pembangunan fasilitas kawasan Pagutan Timur itu sudah rampung, sejak beberapa waktu lalu.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membangun dapur SPPG tersebut pada lahan aset milik Pemkot Mataram seluas sekitar enam are. Fasilitas itu akan berfungsi sebagai pusat produksi, sekaligus distribusi makanan bergizi bagi penerima manfaat program MBG, khususnya peserta didik.
Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri mengatakan, bangunan dapur sudah siap digunakan. Namun, Pemkot Mataram belum dapat memulai operasional karena belum menerima arahan resmi terkait sistem pengelolaan.
“Sudah selesai dibangun. Mudah-mudahan segera diserahkan kepada kami. Apakah mekanismenya nanti melalui kerja sama antara Pemkot dengan Badan Gizi Nasional, kami masih menunggu sistem pengelolaannya,” ujar Alwan, Selasa, 2 Juni 2026.
Menurut Alwan, skema yang pernah pemerintah pusat sampaikan mengatur penyerahan bangunan kepada pemerintah daerah terlebih dahulu. Setelah masuk pencatatan aset daerah, pengelolaan dapur berlangsung melalui kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
Operasional Libatkan Mitra BGN
Dalam skema tersebut, BGN akan menunjuk atau menggandeng mitra untuk mengelola seluruh aktivitas dapur, mulai pengadaan bahan pangan, proses memasak, hingga penyaluran makanan kepada para penerima manfaat.
Karena pola itu, pemerintah daerah tidak perlu menyiapkan anggaran operasional.
“Pemkot tidak mengeluarkan anggaran operasional. Kami hanya menyiapkan lahan untuk pembangunan dapur,” tegas Alwan.
Sejak awal, pemerintah daerah hanya mendapat tugas menyediakan lokasi yang memenuhi persyaratan pembangunan. Setelah lokasi tersedia, Kementerian PU menangani seluruh proses pembangunan menggunakan anggaran pemerintah pusat.
Meski pernah menerima penjelasan terkait pola pengelolaan, Pemkot Mataram belum memperoleh informasi terbaru mengenai kemungkinan perubahan sistem dari pemerintah pusat.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah memilih menunggu petunjuk resmi, sebelum mengoperasikan fasilitas yang sudah rampung.
“Dulu mekanismenya seperti itu. Namun sekarang kami belum mengetahui apakah sistemnya masih sama atau ada perubahan. Yang jelas, bangunan dapur MBG itu sudah selesai dan tinggal menunggu proses penyerahan,” pungkasnya. (*)
