Lombok Barat (NTBSatu) – Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Lombok Barat (Lobar) mengeluhkan anggaran penyelenggaraan yang hingga awal November 2026 belum cair. Padahal, mereka sudah bekerja sejak September dengan sejumlah tahapan yang harus disiapkan.
Kondisi tersebut memaksa sejumlah panitia menanggung biaya operasional secara mandiri. Bahkan, sebagian di antaranya terpaksa berutang untuk menjalankan tugas.
Ketua Panitia Pilkades Kediri Selatan, Mujahid Ahmad mengatakan, hingga kini pihaknya belum menerima anggaran. Informasi mengenai pencairan dalam waktu dekat juga belum memiliki kepastian.
“Sampai hari ini masih belum cair, masih belum kita terima lah anggaran. Ada sih informasi tahu dalam waktu dekat, tapi itu pun masih simpang siur,” ungkapnya, Selasa, 3 November 2026.
Mujahid menyebut, panitia tingkat desa sudah bekerja selama sekitar tiga bulan. Namun, mereka belum memperoleh dukungan anggaran untuk menunjang operasional.
“Untuk operasional sementara kami pakai urunan dari panitia,” katanya.
Dia menjelaskan, panitia Pilkades Kediri Selatan awalnya mengusulkan anggaran kurang dari Rp30 juta melalui APBDes. Selain itu, terdapat usulan hampir Rp40 juta melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
Meski belum menerima anggaran, panitia tetap berupaya menjalankan seluruh tahapan. Namun, Mujahid mengingatkan kebutuhan logistik membutuhkan persiapan sejak jauh hari.
“Apalagi urusan logistik kayak surat suara dan sebagainya kan harus disiapkan dari jauh hari itu,” ujarnya.
Potensi Untuk Bekerja Tidak Maksimal
Keluhan serupa datang dari Ketua Panitia Pilkades Kediri Induk, Zulkifli. Dia mengatakan belum ada kejelasan mengenai jadwal pencairan anggaran dari APBD.
Zulkifli berharap seluruh panitia menerima anggaran sebelum 9 November atau paling lambat akhir November. Menurutnya, ketidakpastian tersebut berisiko menghambat kelanjutan tahapan Pilkades.
“Kalau semisal tidak ada anggaran ini, panitia juga tidak akan kontribusi lagi,” tegasnya, Selasa, 3 November 2026.
Dia bahkan memperingatkan tahapan Pilkades berpotensi mundur hingga tahun depan jika persoalan anggaran tidak segera selesai.
“Kalau untuk ngutang ya emang awal-awal gini kami banyak keperluan operasional makanya kami berutang,” ungkap Zulkifli.
Anggaran Terkendala Penetapan di APBD Perubahan
Camat Kediri, Saiful Abubakar, mengaku terus menyampaikan persoalan tersebut kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lobar.
Dia menyebut sejumlah panitia bahkan harus berutang untuk memenuhi kebutuhan operasional. Karena itu, Saiful mendesak pemerintah daerah segera mencairkan anggaran.
“Namun DPMD berjanji sebelum pencoblosan itu sudah pasti keluar anggarannya,” katanya menenangkan Panitia Pilkades yang khawatir.
Saiful menjelaskan, keterlambatan pencairan berkaitan dengan penetapan anggaran dalam APBD Perubahan. DPMD juga telah meminta panitia mengajukan proposal agar proses pencairan berjalan.
“Makanya DPMD langsung meminta panitia untuk usulkan proposal kemarin,” jelasnya.
Meski demikian, janji pencairan sebelum pencoblosan belum menjawab kebutuhan operasional panitia sejak awal tahapan. Sementara itu, persiapan logistik dan pelaksanaan Pilkades membutuhkan dukungan anggaran yang jelas.
Jika pencairan terus tertunda, beban penyelenggaraan berisiko semakin besar ditanggung panitia di tingkat desa. (*)
