Lombok UtaraPemerintahan

50 Persen Lebih Peralatan Pelindung Damkar Lombok Utara Rusak di Tengah Lonjakan Kasus

Mataram (NTBSatu) – Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Lombok Utara menghadapi lonjakan beban pelayanan operasional yang signifikan sepanjang tahun ini. Sementara kesiapan sarana dan prasarana keselamatan petugas justru berada dalam kondisi memprihatinkan.

Kepala Dinas Damkar KLU, Ainal Yakin, mengungkapkan banyak peralatan yang sudah tidak layak pakai.

“Dari 42 unit yang tersedia, hanya 18 unit yang masih layak digunakan. Artinya, sekitar 57 persen sudah dalam kondisi tidak layak,” ujarnya kepada NTBSatu pada Selasa, 3 November 2026.

Lonjakan Layanan Darurat

Berdasarkan data operasional Damkar, total penanganan darurat hingga saat ini telah mencapai 565 kejadian. Hal ini mengharuskan personel turun ke lapangan hampir dua kali dalam sehari.

Angka tersebut terdiri dari 173 kejadian kebakaran dan 392 kejadian non-kebakaran. Dari total kejadian kebakaran, sebanyak 130 kejadian atau sekitar 75 persen dan kebanyakan kebakaran lahan.

Sementara itu, pada kategori non-kebakaran, penanganan hewan berbahaya atau animal rescue tercatat sebanyak 211 kejadian atau sekitar 54 persen. Selanjutnya, penanganan pohon tumbang sebanyak 126 kejadian atau sekitar 32 persen.

Di tengah frekuensi tugas yang tinggi tersebut, kondisi perlengkapan pelindung dan mesin pendukung mengalami kerusakan parah. Selain jaket pelindung yang sebagian besar rusak, perlengkapan fire boot atau sepatu keselamatan dari total 39 unit yang tersedia kini hanya menyisakan 17 unit yang layak pakai.

Sementara 56 persen sisanya berada dalam kondisi rusak. Keterbatasan serupa juga melanda mesin pemotong kayu atau chainsaw yang hanya menyisakan 7 unit dalam kondisi baik dari 14 unit yang mereka miliki.

Padahal, kebutuhan terhadap mesin tersebut cukup tinggi untuk menangani pohon tumbang yang mulai kembali meningkat seiring datangnya musim hujan.

“Kondisi ini harus menjadi alarm bagi kita semua. Jangan sampai kita terus meningkatkan tuntutan pelayanan kepada masyarakat. Sementara dukungan sarana prasarana dan perlengkapan keselamatan bagi petugas justru belum memadai,” tegasnya.

Prioritas Anggaran Tahun 2027

Kerusakan massal pada berbagai inventaris utama tersebut tidak terlepas dari ketiadaan alokasi anggaran pengadaan fire jacket, fire boot, maupun chainsaw pada Tahun Anggaran 2026.

Ainal menilai persoalan ini menyangkut aspek krusial terkait keselamatan personel di lapangan yang menghadapi berbagai risiko tinggi saat menjalankan tugas kemanusiaan dan penyelamatan.

Seluruh jajaran mulai dari bidang teknis, sarana prasarana, perencanaan, hingga keuangan diminta untuk menyamakan persepsi dan melihat kondisi riil di lapangan secara objektif.

Ke depan, harapannya pola perencanaan anggaran dapat berubah dengan memprioritaskan perbaikan serta penggantian barang berdasarkan kelayakan fisik. Khususnya Alat Pelindung Diri (APD) dan peralatan operasional harian.

Evaluasi menyeluruh ini bertujuan menjadi dasar penguatan kesiapan operasional serta diperjuangkan dalam pemenuhan kebutuhan anggaran pada tahun berikutnya agar perlindungan personel dapat terjamin secara optimal.

“Keselamatan masyarakat yang kita layani itu penting. Tetapi keselamatan anggota yang bertugas menyelamatkan masyarakat juga tidak boleh kita abaikan,” pungkasnya. (*)

Artikel Terkait