Mataram (NTBSatu) – Pemprov NTB resmi meluncurkan dashboard eksekutif NTB Satu Data. Langkah ini bertujuan memperkuat tata kelola kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).
Program strategis yang dikembangkan selama dua tahun terakhir ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Australia melalui program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Pemerintahan Desa (SKALA).
Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal menegaskan, NTB Satu Data kini menjadi rumah data paling lengkap di tingkat provinsi se-Indonesia. Sistem ini telah mengintegrasikan lebih dari 500 item data dengan pemerintah pusat serta menghubungkan 10 kementerian secara langsung.
“Hidup saya dan Bu Wagub sekarang lebih mudah. Kami tinggal menarik data untuk melihat profil kemiskinan, progres Desa Berdaya, hingga penanganan kesehatan secara real-time. Ini memastikan pemerintah membuat kebijakan berdasarkan data yang akurat,” ujarnya pada Selasa, 3 November 2026.
Ia membeberkan, keunggulan tata kelola ini mengantarkan NTB meraih peringkat tertinggi nasional dalam keterhubungan data dengan pusat, mengungguli provinsi lain. Capaian ini juga menarik perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan studi banding Satu Data di NTB.
Komitmen Pembangunan Australia
Duta Besar Australia untuk Indonesia, Roderick Bruce Brazier, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi efektif dengan Pemprov NTB. Ia menilai data yang andal dan mutakhir (up-to-date) adalah fondasi utama bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
Sebagai tetangga terdekat, Pemerintah Australia berkomitmen memberikan dukungan jangka panjang bagi pembangunan NTB di berbagai sektor.
“Australia adalah tetangga dekat NTB. Sebagai tetangga yang baik, kami berkomitmen memberikan dukungan berkelanjutan bagi program pembangunan daerah,” kata Dubes Australia tersebut.
NTB mencatatkan diri sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang memperoleh cakupan program pembangunan terlengkap dari Australia. Program tersebut meliputi sektor literasi, isu disabilitas, energi terbarukan, pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan perempuan, pendidikan, hingga penanggulangan bencana alam.
Keamanan, Verifikasi Lapangan, dan Data Science
Menjawab tantangan pengelolaan data, Pemprov NTB memfokuskan langkah ke depan pada penguatan keamanan, peningkatan akurasi, serta verifikasi lapangan yang ketat.
Sebagai contoh pada program Desa Berdaya 2026, proses verifikasi berhasil menyaring data kemiskinan. Dari awal yang tercatat lebih dari 7.500 jiwa, disaring menjadi sekitar 6.200 jiwa yang benar-benar masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2.
Ke depan, Pemprov NTB juga akan mengarahkan sistem ini ke ranah data science guna melakukan analisis mendalam terhadap tren data yang tersaji. (*)
