Lombok Barat (NTBSatu) – Pemerintah tidak cukup sekadar menjalankan program dan menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga harus membuka proses serta hasil pelayanan publik kepada masyarakat.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Lombok Barat, Rizky Bani Adam menilai, publikasi menjadi bagian penting dari tanggung jawab aparatur pemerintah.
Menurutnya, pelayanan publik tidak berhenti pada pelaksanaan pekerjaan. Setiap perangkat daerah juga perlu menyampaikan informasi mengenai pekerjaan dan perkembangannya kepada masyarakat.
“Menurut kami, tugas dan kewajiban pelayan masyarakat tidak lagi sebatas melaksanakan pekerjaan dengan baik saja, namun perlu ditindaklanjuti dengan publikasi yang baik,” kata Rizky kepada NTBSatu, Minggu, 8 November 2026.
Ia menilai, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui kinerja pemerintah. Termasuk perkembangan program yang sedang berjalan dan sejauh mana pelaksanaannya.
“Hal tersebut karena masyarakat berhak mengetahui apa saja yang dikerjakan dan sampai mana progres pekerjaan yang dilakukan oleh pelayan masyarakat tersebut,” ujarnya.
Dorong Keterbukaan Pemerintah Desa
Pernyataan Rizky tersebut sejalan dengan dorongan Diskominfo Lobar sebelumnya kepada pemerintah desa. Melalui sosialisasi media digital di Kecamatan Narmada, Sekretaris Diskominfo Lobar, Iswarta Mahmuluddin, mengingatkan kepala desa agar tidak hanya bekerja tanpa mengomunikasikan hasilnya.
Iswarta mendorong pemerintah desa memanfaatkan media digital untuk menyampaikan program, pelayanan, dan potensi desa. Ia juga menekankan pentingnya informasi yang akurat dan memenuhi unsur jurnalistik.
“Kepala desa merupakan wajah pemerintah di ruang publik. Pemerintah desa bekerja, melayani, sekaligus mengomunikasikan apa yang telah mereka lakukan kepada masyarakat. Karena itu, kemampuan memanfaatkan media digital menjadi hal yang sangat penting,” ungkapnya beberapa waktu lalu.
Namun, publikasi pemerintah tidak semestinya berhenti pada unggahan dokumentasi kegiatan. Informasi kepada masyarakat juga perlu menjelaskan capaian, kendala, penggunaan anggaran, dan manfaat program.
Dengan begitu, masyarakat tidak hanya mengetahui pemerintah menjalankan kegiatan. Mereka juga dapat menilai sejauh mana pekerjaan tersebut menjawab kebutuhan publik.
Dorongan keterbukaan ini sekaligus menempatkan publikasi sebagai sarana pertanggungjawaban pemerintah. Sebab, informasi yang Pemerintah sampaikan harus dapat teruji melalui fakta dan perkembangan pekerjaan di lapangan. (*)
