Inflasi NTB Turun Tajam pada Oktober 2026: Apa yang Sebenarnya Terjadi? (Membaca Arah Inflasi Bima, Sumbawa, dan Mataram)
Oleh: Iwan Harsono – Associate Professor, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram
Hari ini, Senin, 2 November 2026, Badan Pusat Statistik merilis perkembangan inflasi Oktober. Secara nasional, inflasi tercatat 0,22 persen secara month-to-month (m-to-m), 3,23 persen secara year-on-year (y-on-y), dan 2,40 persen secara year-to-date (y-to-d). Tekanan bulanan terutama masih datang dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, antara lain cabai merah dan cabai rawit.
Di Nusa Tenggara Barat, gambarnya sedikit berbeda. BPS NTB mencatat Oktober justru mengalami deflasi 0,56 persen secara bulanan. Inflasi tahunan berada pada 3,24 persen, sedangkan inflasi tahun kalender sebesar 2,15 persen.
Jika rentang sasaran inflasi nasional 2026 sebesar 2,5 ± 1 persen digunakan sebagai acuan, maka inflasi NTB sebesar 3,24 persen sudah kembali berada dalam rentang 1,5–3,5 persen. Pertanyaannya kemudian, apa yang sebenarnya terjadi di balik penurunan yang cukup tajam ini?
Yang menarik bukan sekadar angka deflasinya. Ada perubahan cukup nyata pada tekanan harga hanya dalam waktu satu bulan. Pada September, inflasi tahunan NTB masih mencapai 4,18 persen. Oktober turun menjadi 3,24 persen, atau berkurang sekitar 0,94 poin persentase. Secara bulanan, arahnya juga berbalik dari inflasi 0,36 persen menjadi deflasi 0,56 persen.
Data Oktober menunjukkan bahwa koreksi harga pangan menjadi faktor paling kuat, tetapi penurunannya tidak berlangsung sama di semua wilayah. Sumbawa mengalami koreksi paling besar, Mataram relatif lebih stabil, sedangkan Kota Bima masih mencatat tekanan inflasi yang lebih tinggi.
Artinya, tekanan harga yang cukup terasa pada September mulai mereda. Ini perkembangan yang baik. Tetapi rasanya juga terlalu dini jika kemudian disimpulkan bahwa persoalan inflasi sudah selesai. Inflasi daerah, terutama yang banyak dipengaruhi pangan, dapat bergerak cukup cepat ke dua arah.
Membaca Perbedaan Tekanan Harga Antarwilayah
Angka provinsi menjadi lebih menarik ketika kita melihat tiga wilayah yang menjadi cakupan penghitungan IHK di NTB.
Pada Oktober, Kabupaten Sumbawa mencatat inflasi tahunan 2,89 persen dan deflasi bulanan 1,04 persen. Kota Mataram mencatat inflasi 3,25 persen dengan deflasi 0,33 persen. Sementara Kota Bima masih mencatat inflasi tertinggi sebesar 4,23 persen, meskipun secara bulanan juga mengalami deflasi tipis 0,04 persen.
Dibanding September, ketiganya bergerak ke arah yang lebih baik. Inflasi Kabupaten Sumbawa turun dari 4,57 persen menjadi 2,89 persen, Kota Bima dari 4,76 persen menjadi 4,23 persen, dan Kota Mataram dari 3,73 persen menjadi 3,25 persen.
Sumbawa mengalami koreksi paling besar. Mataram relatif stabil dan, jika menggunakan rentang sasaran nasional sebagai acuan, sudah berada di dalamnya. Kota Bima juga bergerak turun, tetapi posisinya masih di atas 3,5 persen.
Perbedaan ini penting. Angka provinsi memberi gambaran umum, tetapi belum sepenuhnya menangkap variasi tekanan harga di masing-masing wilayah. Di balik angka 3,24 persen terdapat struktur konsumsi, sumber pasokan, jalur distribusi, dan komoditas pendorong harga yang berbeda antardaerah.
Karena itu, kebijakan pengendalian inflasi di Kota Bima tidak harus sama persis dengan Mataram atau Sumbawa. Justru semakin spesifik sumber tekanannya dapat dikenali, semakin tepat pula respons yang dapat dilakukan.
Pangan Mereda, Tekanan Masih Ada
Oktober kembali memperlihatkan kuatnya pengaruh pangan terhadap pergerakan harga di NTB.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi 1,49 persen secara bulanan dan memberikan andil deflasi 0,56 poin persentase. Praktis, penurunan harga kelompok ini menjadi faktor utama deflasi NTB pada Oktober.
Penurunan terjadi antara lain pada ikan layang atau benggol, daging ayam ras, ikan tongkol, cumi-cumi, udang basah, dan bawang merah. Ikan layang memberikan andil deflasi sekitar 0,24 persen, daging ayam ras 0,15 persen, dan ikan tongkol 0,09 persen.
Ini menunjukkan betapa cepat perbaikan pasokan dapat tercermin pada harga. Tetapi mekanisme yang sama juga bekerja sebaliknya. Produksi yang terganggu atau distribusi yang tersendat dapat mendorong harga naik kembali dalam waktu relatif singkat.
Secara tahunan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih mengalami inflasi 3,45 persen dan memberi andil terbesar terhadap inflasi NTB, yakni 1,27 poin persentase. Cabai rawit, tomat, minyak goreng, air kemasan, dan daging sapi masih termasuk komoditas yang memberikan tekanan.
Tekanan juga mulai lebih menyebar. Kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga menyumbang sekitar 0,47 persen, transportasi 0,45 persen, sedangkan perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,41 persen.
Jadi, pangan masih menjadi faktor penting, tetapi bukan lagi satu-satunya cerita dalam inflasi NTB.
Membaca Risiko Inflasi di Sisa Tahun
Dengan inflasi tahunan 3,24 persen dan inflasi tahun kalender 2,15 persen, peluang menjaga inflasi NTB hingga akhir tahun tetap berada dalam rentang acuan 1,5–3,5 persen menurut saya masih cukup terbuka.
Namun memasuki November dan Desember, karakter permintaan mulai berubah. Menjelang Natal dan Tahun Baru, mobilitas masyarakat meningkat, konsumsi beberapa bahan pangan bertambah, dan kebutuhan transportasi biasanya ikut naik.
Faktor cuaca juga perlu diperhitungkan karena dapat memengaruhi produksi maupun kelancaran distribusi.
Persoalannya bukan ketika satu komoditas naik. Yang lebih perlu dihindari adalah munculnya beberapa sumber tekanan secara bersamaan. Kenaikan pangan pada saat transportasi relatif stabil masih lebih mudah dikelola dibanding apabila pangan, transportasi, dan sejumlah harga yang berada dalam ruang kebijakan pemerintah meningkat pada waktu yang hampir bersamaan.Karena itu, angka Oktober sebaiknya dibaca sebagai ruang untuk memperkuat posisi menuju penutupan tahun, bukan alasan untuk merasa sudah aman.
Memperkuat Respons TPID
Data Oktober sebenarnya sudah memberi arah yang cukup jelas bagi kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Yang menentukan bukan banyaknya program, tetapi apakah respons TPID menyasar komoditas, wilayah, dan waktu yang tepat.
Pangan tetap menjadi perhatian utama. Pemantauan harga perlu berjalan beriringan dengan pemantauan stok, produksi, dan distribusi komoditas strategis seperti cabai, beras, bawang, daging ayam, telur, minyak goreng, dan ikan. Ketika terlihat tanda-tanda gangguan pasokan, respons dapat dilakukan lebih awal melalui penguatan distribusi, kerja sama antardaerah, fasilitasi pasokan, maupun intervensi pasar secara terukur.
Perbedaan inflasi antarwilayah juga perlu menjadi dasar kerja yang lebih spesifik. Kota Bima, dengan inflasi tahunan masih 4,23 persen, memerlukan perhatian lebih terhadap komoditas penyumbang dan jalur distribusinya. Sementara Kabupaten Sumbawa dan Kota Mataram perlu menjaga agar perbaikan yang sudah terjadi dapat bertahan.
Sektor transportasi juga perlu masuk dalam radar lebih awal. Peningkatan mobilitas menjelang Natal dan Tahun Baru berpotensi menambah tekanan, sementara kelompok transportasi sudah memberikan andil sekitar 0,45 persen terhadap inflasi tahunan NTB.
Hal yang sama berlaku untuk harga-harga yang masih berada dalam ruang kebijakan pemerintah. Waktu penyesuaian tarif perlu diperhitungkan dengan baik agar tidak menambah tekanan ketika permintaan masyarakat sedang meningkat.
Dalam konteks ini, kekuatan TPID terletak pada koordinasi, kecepatan membaca perubahan harga, dan ketepatan menentukan respons. Pengendalian inflasi akan lebih efektif apabila intervensi dilakukan berdasarkan sumber tekanannya, bukan dengan pendekatan yang sama untuk semua wilayah dan semua komoditas.
Menentukan Arah Inflasi di Penghujung Tahun
Sebagai akademisi, saya melihat perkembangan Oktober patut diapresiasi. Khusus Kota Mataram, inflasi tahunan turun menjadi 3,25 persen dan secara bulanan terjadi deflasi 0,33 persen. Ini perkembangan yang cukup baik.
Perbaikan tersebut tentu tidak dapat dibaca sebagai hasil satu faktor atau satu pihak. Stabilitas harga merupakan hasil interaksi antara produksi, distribusi, kondisi pasar, kebijakan pemerintah, serta perilaku konsumen dan pelaku usaha.
Yang penting sekarang adalah menjaga momentum itu sampai akhir tahun.
Dengan posisi inflasi NTB saat ini, saya cukup optimistis inflasi Desember masih dapat berada dalam rentang acuan sasaran nasional 2,5 ± 1 persen. Syaratnya, pasokan pangan tetap tersedia, distribusi tidak mengalami gangguan berarti, tekanan harga di wilayah yang masih tinggi terus berkurang, dan peningkatan permintaan menjelang Natal serta Tahun Baru dapat diantisipasi sejak awal.
Oktober telah memberi sinyal yang baik. Tantangannya adalah memastikan perbaikan tersebut tidak berhenti sebagai fenomena satu bulan. Pada akhirnya, keberhasilan pengendalian inflasi bukan semata-mata ketika angka statistik berada dalam sasaran. Ukuran yang lebih nyata bagi masyarakat adalah ketika harga kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau dan daya beli tetap terjaga. (*)
