Lombok Barat (NTBSatu) – Sebanyak 114 anak dari keluarga miskin ekstrem di Lombok Barat (Lobar) mengikuti program pendidikan berasrama. Mereka menempuh pendidikan melalui Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 NTB yang berlokasi di Desa Gumantar, Kabupaten Lombok Utara (KLU).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lobar melepas keberangkatan para siswa tersebut di Bencingah Agung Giri Menang, Gerung, Senin, 2 November 2026. Mereka berasal dari 10 kecamatan di Lobar.
Wakil Bupati Lobar, Nurul Adha menyebut, program Sekolah Rakyat sebagai upaya membuka akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu. Ia berharap pendidikan dapat memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
“Jangan pernah merasa rendah diri karena berasal dari keluarga kurang mampu. Jadikan kesempatan ini sebagai kekuatan untuk meraih cita-cita dan mengubah masa depan keluarga,” pesannya kepada para siswa, Senin, 2 November 2026.
Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Program ini menyediakan pendidikan berasrama secara gratis, termasuk kebutuhan makan, seragam, pembinaan karakter, dan pendidikan.
Sebelum mengikuti kegiatan belajar, para siswa akan menjalani pemeriksaan kesehatan fisik dan psikososial. Mereka juga mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
Tahapan tersebut bertujuan memastikan kesiapan siswa sebelum menjalani kehidupan pendidikan berasrama. Mereka juga akan beradaptasi dengan lingkungan baru, kedisiplinan, dan kehidupan bersama siswa dari berbagai daerah.
Harus Manfaatkan Kesempatan
Nurul Adha meminta para siswa memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sungguh-sungguh. Ia juga mengingatkan mereka agar menghormati guru, pembina asrama, dan sesama teman.
Namun, keberangkatan anak-anak itu juga menghadirkan tantangan bagi keluarga. Para orang tua harus melepas anak mereka untuk tinggal dan belajar jauh dari rumah.
Nurul Adha meminta orang tua memberikan dukungan agar anak-anak tidak merasa ragu menjalani pendidikan. Ia juga meminta Dinas Sosial P3A dan pendamping sosial menjaga komunikasi dengan keluarga.
Ia menginstruksikan pendamping sosial untuk menyampaikan perkembangan kondisi dan pendidikan siswa secara berkala. Langkah tersebut penting agar keluarga tetap memperoleh informasi selama anak mengikuti pendidikan.
Di sisi lain, Pemkab Lobar berharap tidak terus bergantung pada fasilitas Sekolah Rakyat di luar daerah. Nurul Adha mengungkapkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Lombok Barat masih dalam tahap koordinasi dan persiapan bersama perangkat daerah terkait.
“Mudah-mudahan pada tahun 2027 proses pembangunan Sekolah Rakyat di Lombok Barat sudah mulai berjalan,” harap pimpinan daerah dari PKS tersebut.
Jika rencana tersebut terealisasi, anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengakses pendidikan berasrama di daerah sendiri. Namun, pemerintah daerah masih perlu menuntaskan persiapan pembangunan fasilitas tersebut.
Pelepasan 114 siswa ini menjadi langkah awal memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin ekstrem. Tantangan berikutnya ialah memastikan mereka mampu mengikuti pendidikan dengan baik serta menjaga keberlanjutan program.
Sebab, kesempatan bersekolah tidak cukup hanya dengan memberangkatkan anak-anak. Pemerintah juga perlu memastikan pendampingan, kualitas pendidikan, dan fasilitas yang mendukung masa depan mereka. (*)
