Mataram (NTBSatu) – Anggota Bawaslu RI, Totok Hariyanto mengajak generasi muda mengembalikan cita-cita demokrasi, sebagaimana spirit Bung Karno. Menghadapi tahapan Pemilu 2029 mendatang, ia mendorong kesadaran tumbuh mulai dari aktivis, mahasiswa, pemuda hingga masyarakat untuk politik yang jujur dan bermartabat.
Hal itu disampaikan Totok Hariyanto saat membuka agenda Konsolidasi Demokrasi yang diselenggarakan Bawaslu RI, di Kedai Kopi Natura Rembiga Mataram, Kamis 17 September 2026. Hadir Ketua Bawaslu NTB Itratip bersama sejumlah koordinator divisi lainnya. Hadir juga ketua dan anggota Bawaslu kabupaten dan kota.
Cita cita demokrasi yang dimaksud, lanjut Totok, tidak sebatas selesai sampai kebebasan politik semata. Tapi sampai pada titik keadilan sosial dirasakan semua lapisan masyarakat.
Ia mengkritik cara cara perjuangan demokrasi akhir akhir ini yang jauh dari spirit Bung Karno. Aksi massa yang tak mencapai tujuan akhir cita cita demokrasi. Hanya berujung kerusuhan dan kekerasan fisik dengan aparat keamanan.
Ia mengutip buku “Amuk” yang ditulis Bung Karno selama pengasingan di Ende, Nusa Tenggara Timur. Buku berisi naskah sandiwara yang ditulis Bung Karno, menyisipkan pesan-pesan terselubung mengenai kesadaran politik, perlawanan terhadap penjajahan, dan pembentukan karakter bangsa kepada masyarakat.
“Lalu perubahan apa yang kita inginkan?. Apakah ini yang dikatakan Bung Karno “Amuk”?, aksi massa. Meluapkan kejengkelannya, kemarahannya, bakar bakaran?,” Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa ini.
.
Justru tindakan anarkis aksi massa, tak mengubah apapun sebagaimana orientasi demokrasi. Bahkan bukan perubahan. Menurut Cak Totok – sapaannya – justeru menguntungkan oligarki. “Mereka bagi bagi kue kue kekuasaan. Apa ini yang tujuannya?,” tegas Totok yang juga Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) .
Karena itu, ia mendorong kesadaran politik mulai dibangun dengan mengawasi penyelenggara Pemilu. Termasuk pihaknya di Bawaslu. Ia dan jajarannya siap dievaluasi, jika kinerja pengawasan ada yang perlu dikoreksi. “”Tampar” kami, koreksi kami,” ajaknya.
Bawaslu terbuka menerima kritik keras sekali pun, mana kala menyimpang dalam tugas tugas mengawal demokrasi.
Penguatan demokrasi konsolidasi gerakan masyarakat sipil mewujudkan sinergitas pengawasan Pemilu Tahun 2029 itu, menghadirkan tiga narasumber lainnya.
Pengajar studi hukum Pidana FH UI, Gandjar Laksmana Bonaprapta, aktivis demokrasi Herdiansyah Hamzah yang akrab dipanggil Castro, Wakil Dekan FHISIP Unram, Lalu Syaepuddien.
Ganjar mengkritik sikap apatisme pada politik, padahal saat yang sama banyak yang berteriak tentang cita-cita reformasi. Saat ini masyarakat Indonesia banyak terjebak pada kepentingannya sendiri. Sebab jika untuk kepentingan orang lain, disebut kepedulian.
“Yang minim di Indonesia, partisipasi publiknya, karena ga peduli, karena ketidaktahuannya karena pemerintah lebih memilih memberi makan daripada memberi ilmu,” kritiknya.
Karena itu, gerakan konsolidasi Bawaslu RI tersebut, harus menjadi gerakan utk menghimpun partisipasi publik. Kesadaran harus dipupuk, karena jangan sampai salah kaprah dalam berdemokrasi.
“Jangan-jangan demokrasi yang salah?, itu bentuk propaganda. Justru, cara berpolitiknya yang salah,” tegasnya.
Dewasa ini, partisipasi aktor politik modalnya hanya populisme dan uang. Bukan praktik baik dan kejujuran. Sehingga tak heran, kata dia, banyak yang mencari popularitas dengan cara-cara pragmatis.
“Maka, seburuk-buruknya demokrasi itu, adalah partisipasi publik sebagai bentuk kedaulatan. One man one vote,” tegasnya lagi.
Kesadaran Politik Harus Tumbuh dari Masyarakat
Sementara Lalu Saipudin atau karib disapa Gayep, melihat demokrasi saat ini cukup pelik dengan praktik pragmatisme, seperti money politic atau bentuk jual beli suara lainnya. Praktik ini tumbuh subur di komunitas masyarakat, padahal sehari sehari berbagai upaya penyadaran politik yang sehat.
“Praktik hari ini, masyarakat mengambil momentum Pemilu sebagai ajang mengeksploitasi para kontestan. Nah, praktik seperti ini kita mulai melakukan perbaikan dari mana?” tanyanya.
Sejalan dengan pendapat Ganjar, menurutnya, kesadaran politik harus tumbuh dari masyarakat. Menolak praktik tidak sehat. Politik timbal balik materi.
Jika praktik politik menjadi baik, masyarakat mendapat ruang yang cukup terbuka untuk merasakan kesejahteraan dari program dan janji politik kontestan.
Maka konsolidasi Demokrasi yang digelar Bawaslu RI bersama Bawaslu NTB tersebut, jadi ruang tumbuh demokrasi yang sehat. “Momentum seperti ini mari kita ulang dan perbanyak,” ajaknya.
Castro dengan sudut pandang lebih kritis, melihat rezim saat ini mempermainkan rakyat.
Cenderung fasisme yang muncul, memanfaatkan kekuatan militer, tercermin dari upaya penggalangan proses Pemilu secara tidak langsung.
“Tidak terbayang nantinya, militer menguasai pemilu 2029,” ujarnya.
Karena itu, politik harus murni gerakan rakyat, memperjuangkan cita citanya sendiri tanpa campur tangan militer.
“Militer itu cukup pada pertahanan, bukan pada semua bidang, seperti MBG, food estate, hingga koperasi,” kritiknya. (*)
