NTBPemerintahan

Desa Berdaya, Produk Mendunia: 30 UMKM NTB Bidik Pasar Malaysia dan Dubai

Mataram (NTBSatu) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB mendorong produk unggulan daerah menembus pasar global. Melalui Program Desa Berdaya–Desa Ekspor 2026, sebanyak 30 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ditargetkan memperluas pasar ke Malaysia dan Dubai, Uni Emirat Arab.

Program tersebut berjalan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB dengan menyasar pelaku usaha berbasis desa. Peserta membawa beragam produk, mulai makanan dan minuman, komoditas agrikultur, hingga kerajinan.

Langkah ini sekaligus menjadi upaya pemerintah mencetak eksportir baru, memperkuat usaha desa, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan nilai tambah produk lokal.

IKLAN

Kepala Disperindag, NTB Lalu Wiranata mengatakan, pengembangan UMKM membutuhkan pembinaan yang konsisten, bukan hanya pendampingan saat ada kegiatan atau pameran.

“UMKM harus dibina secara berkelanjutan. Jangan pembinaannya ketika ada event atau kegiatan tertentu. Setelah event selesai, pendampingan juga harus terus berjalan sehingga pelaku usaha benar-benar siap ketika mendapatkan permintaan pasar,” ujar Wiranata, Rabu, 16 September 2026.

Menurutnya, kesiapan ekspor mencakup banyak aspek. Pelaku usaha harus mampu menjaga kualitas produk sekaligus memenuhi permintaan dalam jumlah besar.

IKLAN

“Kalau kita ingin mencetak eksportir baru, bukan hanya produknya yang harus bagus. Kapasitas produksinya, bahan bakunya, legalitasnya, kualitas dan kontinuitasnya juga harus dipastikan,” katanya.

Dari Pembekalan Menuju Business Matching

Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri (PPLN) Disperindag NTB, Aryanti Dwiyani mengatakan, program Desa Berdaya–Desa Ekspor selaras dengan agenda pemerintah memperkuat ekonomi masyarakat desa.

“Ini adalah program kami yang selaras dengan program Gubernur untuk memberdayakan desa berdaya maupun kantong-kantong desa sekitarnya. Harapannya, usaha-usaha desa bisa berkembang, menyerap tenaga kerja, serta menghasilkan produk bermutu yang tidak hanya memenuhi pasar dalam negeri, tetapi juga mampu menembus pasar luar negeri,” ujar Aryanti, Rabu, 16 September 2026.

Sebanyak 30 UMKM mengikuti pembekalan perdagangan luar negeri. Peserta mempelajari tata cara ekspor, penyusunan company profile berstandar internasional, kesiapan produk, hingga teknik negosiasi dengan calon pembeli.

Setelah pembekalan, peserta mulai menjajaki peluang kerja sama melalui online business matching. Disperindag NTB selanjutnya mempertemukan pelaku usaha dengan calon pembeli secara langsung.

Momentum tersebut akan hadir melalui Trade Expo Indonesia (TEI) pada Oktober mendatang. “Nanti pada Oktober ada agenda nasional Trade Expo Indonesia. Para peserta akan kami undang dan ikutsertakan agar bisa bertemu langsung dengan calon buyer internasional,” kata Aryanti.

Hindra Soe Consulting Group (HSC) turut mendampingi proses penjajakan pasar. Konsultan tersebut memiliki jejaring calon pembeli untuk Malaysia dan Dubai.

Aryanti berharap, pertemuan bisnis mampu menghasilkan kerja sama konkret. “Harapan kami, business matching bukan sekadar mempertemukan UMKM dengan buyer, tetapi bisa menghasilkan buyer yang benar-benar aktif sehingga berlanjut pada transaksi atau closing,” ujarnya.

Target Transaksi Capai Rp1 Miliar

Program Desa Berdaya–Desa Ekspor membawa sejumlah produk unggulan NTB menuju pasar internasional. Komoditas kemiri, misalnya, memiliki potensi nilai lebih dari Rp300 juta untuk satu kontainer.

Sementara kerajinan ketak mampu mencapai sekitar Rp600 juta per kontainer, bergantung pada jenis serta spesifikasi pesanan.

Secara keseluruhan, Disperindag NTB membidik transaksi hingga Rp1 miliar melalui rangkaian program tersebut.

Namun, peluang pasar global juga menuntut kesiapan rantai pasok. Ketika pesanan meningkat, pelaku usaha harus mampu menyediakan bahan baku sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati.

Aryanti mencontohkan komoditas kemiri yang membutuhkan pasokan dari sejumlah wilayah. “Kalau ada permintaan ekspor dalam jumlah besar, bahan baku menjadi tantangan. Untuk kemiri, pengumpulannya tidak bisa hanya mengandalkan Lombok Tengah. Harus menghimpun dari Lombok Timur, Sumbawa sampai Sumbawa Barat,” terangnya.

Penguatan rantai pasok menjadi salah satu fokus penting untuk mencetak new exporters asal NTB. Pemerintah juga mendorong pelaku usaha menjaga kapasitas produksi agar mampu memenuhi pesanan tanpa mengorbankan kualitas maupun ketepatan waktu pengiriman.

Songgajah Bawa Kacang Mete Dompu ke Pasar Dubai

Salah satu UMKM yang memanfaatkan peluang tersebut ialah PT Sentra Pangan Songgajah, produsen olahan kacang mete asal Kabupaten Dompu.

Tinar selaku founder merintis usaha tersebut bersama kelompok perempuan desa pada 2014. Lima tahun kemudian, usaha berkembang dan resmi berbadan hukum sebagai PT perorangan.

Kini, Songgajah membidik pasar Dubai dan Malaysia melalui produk kacang mete mentah (raw) serta olahan siap makan (ready-to-eat).

“Untuk komoditas kacang mete, peluang ke Dubai sangat besar. Target kami pada agenda bisnis mendatang adalah closing ekspor perdana sebanyak satu kontainer,” ujar Tinar.

Target tersebut menjadi langkah lanjutan bagi Songgajah yang terus memperluas pasar dan mengembangkan produknya.

Adaptasi Produk, Perluas Jaringan

Songgajah melakukan sejumlah penyesuaian untuk mengikuti kebutuhan konsumen. Salah satunya melalui perubahan ukuran kemasan agar harga tetap terjangkau.

Produk olahan siap makan kini berada pada kisaran Rp28 ribu hingga Rp32 ribu per kemasan. Sementara pesanan bulk berada pada kisaran Rp200 ribu hingga Rp230 ribu per kilogram.

Jaringan pemasaran Songgajah juga terus berkembang. Produk mereka kini masuk lebih dari 38 titik ritel modern maupun konvensional.

Pengalaman mengikuti pameran luar negeri turut membuka peluang baru. Songgajah pernah mengikuti pameran internasional di Denmark dan Malaysia serta berpartisipasi dalam ajang MotoGP Mandalika bersama Pertamina.

Bagi Tinar, akses pasar harus berjalan bersama pendampingan agar pelaku usaha mampu memenuhi persyaratan ekspor.

“Kami berharap pendampingan pemerintah daerah bisa terus berlanjut, terutama dalam membantu legalitas, spesifikasi produk, dan persyaratan ekspor. Jadi ketika ada buyer yang datang, kami benar-benar siap memenuhi permintaannya,” ujarnya. (*)

Artikel Terkait