Mataram (NTBSatu) – Proses lelang aset eks Gedung DPRD NTB di Jalan Udayana, Kota Mataram sudah selesai. Sekretaris DPRD NTB, Hendra Saputra menyampaikan, proses penghapusan aset di eks Kantor DPRD NTB sudah rampung.
Seluruh bangunan lama telah dibongkar dan aset bernilai sudah diambil oleh pemenang lelang. “Eks kantor DPRD sudah tidak ada, sudah habis dibongkar. Tinggal pembenahan sedikit-sedikit saja,” kata Hendra, Selasa, 26 Mei 2026.
Ia menyebut, hasil lelang aset eks Gedung DPRD NTB cukup tinggi. Nilai limit lelang yang dibuka KPKNL awalnya hanya Rp89 juta, namun proses penawaran membuat harga melonjak hingga sekitar Rp720 juta. “Berarti sukses sebenarnya menjual barangnya,” ucapnya.
Setelah proses lelang selesai, lanjut dia, selanjutnya memasuki tahap perencanaan pembangunan. Kontrak perencanaan dimulai pada Mei 2026 dengan masa kerja enam bulan. Namun, pihaknya meminta agar proses penyusunan perencanaan dapat dipercepat tanpa mengurangi kualitas detail pekerjaan.
“Saya sampaikan ke Balai supaya lebih cepat selesai. Kalau bisa empat bulan sudah selesai, supaya lelang fisik bisa segera dimulai,” katanya.
Ia menjelaskan, saat ini proyek belum masuk tahap lelang fisik. Tahapan tersebut baru dapat dilakukan setelah dokumen perencanaan rampung dalam empat hingga lima bulan ke depan.
Anggaran Pembangunan Gedung Baru DPRD NTB
Terkait anggaran pembangunan gedung baru, Hendra menyebut nilainya belum ditetapkan. Alasannya, karena masih menunggu hasil akhir perencanaan.
Meski demikian, sejak awal pembahasan, pembangunan diperkirakan maksimal menelan anggaran sekitar Rp200 miliar. “Setelah selesai perencanaan baru akan diketahui kebutuhan biayanya. Tetapi dari awal kita bicara maksimal di Rp200 miliar,” jelasnya.
Ia optimistis, pembangunan fisik bisa mulai dikerjakan tahun ini melalui skema multiyears yang dibiayai kementerian. “Targetnya tahun ini bisa mulai lelang fisik. InsyaAllah 2027 sudah bisa dibangun,” katanya.
Terkait desain gedung baru DPRD NTB, pihaknya belum ingin berspekulasi karena masih menunggu hasil perencanaan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Namun ia memastikan, gedung baru nantinya akan menyesuaikan kebutuhan jumlah anggota dewan yang kini mencapai 65 orang.
“Gedung lama masih mengakomodir jumlah anggota sebelumnya yang jauh lebih sedikit. Jadi nanti disesuaikan dengan kebutuhan ruangan yang ada,” tutupnya. (*)
