Mataram (NTBSatu) – Kota Bima dan Kabupaten Bima mencatatkan angka inflasi tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mencapai 4,49 persen. Angka ini melampaui rata-rata inflasi tingkat provinsi yang berada pada angka 4,03 persen.
Kenaikan biaya transportasi logistik serta lonjakan permintaan barang secara mendadak memicu fluktuasi harga di wilayah timur NTB tersebut.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB, H. Lalu Wiranata mengungkapkan dua faktor mendasar yang menyebabkan Bima mengalami lonjakan inflasi melebihi daerah lainnya.
Faktor pertama berkaitan dengan kondisi geografis dan ongkos angkut logistik. Letak Bima yang cukup jauh dari pusat produsen utama membengkakkan tarif pengiriman barang antar-pulau.
Isu kelancaran pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di tingkat lokal memperparah kondisi ini. Alasannya, karena penyedia jasa angkutan sering memanfaatkannya sebagai alasan untuk menaikkan tarif secara sepihak.
Faktor kedua, lanjutnya, akibat lonjakan permintaan bahan pokok yang terjadi secara bersamaan. Pada periode bulan lalu, Bima menjadi pusat aksi kemanusiaan untuk wilayah tetangga.
“Hampir semua pihak yang membawa bantuan ke NTT membeli barangnya di Bima kemarin. Jadi permintaan di Bima memang sangat tinggi bulan kemarin. Bahkan OPD kita yang membawa bantuan ke NTT juga berbelanja sembako di Bima, sehingga harganya naik,” ujarnya kepada NTBSatu, Minggu 13 September 2026.
Kelangkaan Gas Melon Sempat Tembus Rp50 Ribu
Selain komoditas pangan pokok, Wiranata menjelaskan bahwa Bima juga sempat menghadapi isu kelangkaan tabung LPG 3 kg atau gas melon. Ia menyebutkan, di tingkat rantai pasok paling bawah atau pengecer, harga gas melon melambung liar hingga menembus Rp50.000 per tabung, jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) pangkalan resmi sebesar Rp18.000.
“Kami menemukan kelangkaan gas melon 3 kg saat menggelar pasar murah di Bima. Karena itu, kami segera berkoordinasi dengan Pertamina. Akhirnya Pertamina terus menggelontorkan kuota untuk Bima, sehingga masyarakat bisa membeli dengan harga Rp18.000 dari yang sebelumnya di atas Rp50.000,” tambahnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Lalu Wiranata mengambil tindakan tegas untuk mempercepat arus data dari daerah ke provinsi agar pemerintah dapat melakukan intervensi pasar lebih dini.
“Jika kabupaten/kota tidak mengirimkan data kepada kami, tentu kami tidak bisa merespons dengan cepat. Kalau laporan terlambat satu atau dua hari saja, penanganan pasar bisa kedaluwarsa. Kami ingin mengetahui kondisi riil stok di lapangan secepat mungkin,” lanjutnya.
Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah provinsi mengaktifkan desk koordinasi khusus bersama dinas setempat. Lalu Wiranata memastikan bahwa ketika Bima mengalami kekurangan komoditas pangan, pemerintah dapat langsung menginstruksikan produsen besar untuk menggelontorkan pasokan tambahan ke wilayah Bima. (Japriani)
