Lombok Tengah (NTBSatu) – Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Lombok Tengah meminta DPRD Lombok Tengah mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki fasilitas di sejumlah puskesmas yang belum inklusif bagi penyandang disabilitas.
Ketua HWDI Lombok Tengah, Sri Sukarni, menyampaikan permintaan itu dalam hearing bersama DPRD Lombok Tengah, Kamis, 2 Juli 2026. Menurutnya, hasil survei di enam puskesmas menunjukkan masih banyak sarana dan prasarana yang belum memenuhi prinsip aksesibilitas.
“Kami tidak mengatakan salah, tetapi ketika kami tidak dilibatkan dalam proses perencanaan dan pembuatannya, hasilnya menjadi tidak sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas,” ujarnya.
Sri menyebut, temuan itu meliputi ramp yang terlalu curam, pintu ruang pemeriksaan sempit, penempatan kursi prioritas yang kurang tepat, serta loket apotek yang terlalu tinggi.
Ia juga menyoroti ruang pertemuan yang berada di lantai dua sehingga pengguna kursi roda harus digendong untuk mengikutinya.
“Saya pernah dibopong naik ke lantai dua melewati tangga hanya untuk mengikuti diskusi. Alangkah lebih baik jika tersedia satu ruangan di lantai bawah agar teman-teman disabilitas bisa mengaksesnya dengan mudah,” katanya.
Selain itu, Sri menilai papan informasi dan denah di sejumlah puskesmas belum ramah bagi penyandang disabilitas netra maupun low vision.
Menurutnya, ukuran tulisan yang kecil, posisi papan informasi yang terlalu tinggi, serta minimnya penggunaan warna kontras menyulitkan penyandang disabilitas mengakses informasi.
Usulkan Perbaikan 5 Puskesmas
HWDI juga mengusulkan perbaikan fasilitas di lima puskesmas yang menjadi lokasi pilot project. Satu puskesmas lainnya, yakni Puskesmas Pengadang, telah lebih dulu mendapat pembenahan.
“Kami berharap lima puskesmas ini bisa mendapatkan anggaran. Kebutuhannya sekitar Rp147 juta per puskesmas untuk memperbaiki sarana dan prasarana agar lebih aksesibel bagi penyandang disabilitas,” jelasnya.
Menurut Sri, DPRD merespons positif usulan itu serta meminta Dinas Kesehatan mengusulkan anggaran perbaikan fasilitas.
“Tadi dewan menyampaikan nanti bisa kita sampaikan ke Dinas Kesehatan. Nanti Dinas Kesehatan yang mengusulkan ke dewan untuk anggaran,” kata Sri.
Sementara itu, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Lombok Tengah, Abdur Rahim mengatakan, pihaknya siap mendukung penyediaan layanan yang lebih inklusif, termasuk menyelaraskan data penyandang disabilitas dengan instansi terkait.
Menurutnya, Dinas Sosial telah mendata sekitar 25 ribu penyandang disabilitas dari berbagai ragam disabilitas. Namun, pihaknya masih perlu menyelaraskan data tersebut dengan data kependudukan dan instansi terkait agar pelayanan lebih tepat sasaran.
“Kami siap memadukan data yang ada agar pelayanan kepada penyandang disabilitas semakin baik dan terintegrasi,” katanya. (*)
