Gaji Pegawai Pemkot Mataram Terancam, ASN Waswas Bayar Cicilan dan Kebutuhan Rumah Tangga

Mataram (NTBSatu) – Kabar kemampuan keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram yang hanya mampu membayar gaji pegawai sampai Oktober 2026 mulai membuat aparatur waswas.

Salah seorang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Dinas Kesehatan Kota Mataram yang enggan menyebutkan namanya, mengaku khawatir lantaran gaji menjadi tumpuan utama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sekaligus membayar cicilan.

“Jujur saya dan teman-teman sedikit waswas mendengar kabar ini. Kebutuhan sekarang semakin meningkat, sementara saya punya cicilan yang hampir setengah dari gaji. Jadi memang saya sangat bergantung pada gaji setiap bulan,” ujarnya, Minggu, 9 Agustus 2026.

Ia mengatakan, kepastian pembayaran gaji sangat penting bagi pegawai dengan kondisi seperti dirinya. Kebutuhan rumah tangga dan kewajiban membayar cicilan tetap berjalan setiap bulan.

“Ada kebutuhan sehari-hari, ada cicilan yang harus dibayar, dan semuanya mengandalkan gaji. Mudah-mudahan pemerintah segera menemukan jalan keluarnya,” harapnya.

Meski merasa khawatir, ia bersama pegawai kesehatan lainnya tetap menjalankan tugas seperti biasa. Ia berharap Pemkot Mataram segera memperoleh kepastian mengenai anggaran penggajian hingga akhir tahun.

“Kami tetap bekerja seperti biasa. Kami hanya berharap hak kami tetap aman dan ada kepastian sampai akhir tahun,” ujarnya.

Kekhawatiran tersebut muncul setelah Pemkot Mataram mengungkap kondisi keuangan daerah yang cukup berat. Saat ini, kemampuan anggaran hanya mampu menopang pembayaran gaji pegawai sampai Oktober 2026.

Pangkas Operasional

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Lalu Alwan Basri mengatakan, Pemkot Mataram harus memutar otak agar pembayaran gaji tetap berjalan hingga akhir tahun. Pemerintah memilih memangkas sejumlah belanja untuk memberi ruang lebih besar bagi kebutuhan penggajian.

Pemkot Mataram akan mengurangi sejumlah kegiatan dan program, termasuk perjalanan dinas, belanja operasional hingga belanja modal.

“Kami akan mengurangi beberapa kegiatan, program-program, hingga perjalanan dinas,” ujar Alwan, Jumat, 7 Agustus 2026.

Alwan menjelaskan, efisiensi tersebut tidak menyasar gaji pegawai. Pemkot tetap memprioritaskan pembayaran hak pegawai, sementara sejumlah belanja lain harus pemerintah tekan.

“(Efisiensi) ngaruhnya bukan ke gaji saja. Kami penuhi gaji, tapi ada yang kami kurangi. Misalkan perjalanan dinas, operasional, belanja modal,” katanya.

Belanja pegawai menjadi salah satu beban terbesar dalam struktur anggaran Pemkot Mataram. Porsinya mencapai lebih dari 40 persen dan mencakup gaji PPPK penuh waktu hingga guru.

“Posisi sekarang ini saja, gaji kita hanya mampu sampai Oktober. Makanya, di (anggaran) perubahan ini kami mengajukan lagi untuk gaji yang sisanya,” ujar Alwan.

Surati Purbaya

Tak hanya memangkas belanja, Pemkot Mataram juga mencari dukungan pemerintah pusat. Pemkot berencana menyurati Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk meminta dukungan anggaran penggajian.

Langkah tersebut menjadi salah satu upaya Pemkot Mataram mencari solusi atas keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Terlebih, kebutuhan pembayaran gaji pegawai tidak hanya mencakup ASN, tetapi juga PPPK penuh waktu dan PPPK paruh waktu.

“Kami sangat butuh supaya jelas penggajian untuk PPPK penuh waktu dan paruh waktu ini,” kata Alwan.

Pemerintah pusat sendiri menyiapkan anggaran sekitar Rp20,5 triliun untuk memperkuat kondisi keuangan pemerintah daerah. Dana tersebut rencananya membantu sekitar 490 pemerintah daerah agar pembayaran gaji PNS dan PPPK tetap berjalan tepat waktu.

Alwan berharap, Mataram masuk sebagai salah satu daerah penerima bantuan tersebut. Namun, Pemkot Mataram masih menunggu aturan teknis mengenai mekanisme penyaluran anggaran.

“Kami tunggu dulu aturannya karena itu baru informasi yang kita dapatkan. Seperti apa nanti ke depannya, kita tunggu saja, dengan aturan-aturannya,” ujarnya.

Persoalan kemampuan anggaran juga berdampak pada pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ke-13 bagi ASN. Tahun ini, Pemkot Mataram hanya menyiapkan TPP ke-13 sebesar 50 persen, turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 100 persen.

Alwan memastikan, pengurangan tersebut bukan karena kendala teknis pencairan. Pemkot menyesuaikan besaran TPP dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

“Enggak ada kendalanya. Memang kesediaan anggarannya 50 persen. Jadi memang kita siapkan anggaran 50 persen,” katanya.

Meski besaran TPP turun, Pemkot Mataram memastikan pembagiannya tetap menjangkau seluruh pegawai. Pemerintah mengambil kebijakan tersebut sebagai bagian dari penyesuaian terhadap kondisi fiskal daerah.

Di tengah kondisi tersebut, Alwan meminta ASN tetap fokus menjalankan tugas dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga meminta pegawai tidak larut dalam kekhawatiran karena pemerintah tengah mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan anggaran hingga akhir tahun.

“Jangan ragu dan jangan bimbang, silakan jalankan pekerjaannya, kinerjanya ditingkatkan. Biarkan kami yang memikirkan itu,” pungkasnya. (*)