Mataram (NTBSatu) – Pelaksanaan dua agenda konsumsi berskala masif seperti operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan maraknya perayaan tradisi keagamaan warga (maulid Nabi) secara bersamaan menjadi pemicu utama melonjaknya harga bahan pangan di NTB.
Lonjakan permintaan bahan pokok dari kedua sektor tersebut membuat NTB mencatatkan inflasi bulanan sebesar 0,57 persen pada Agustus 2026. Berbalik arah dari deflasi 0,35 persen pada bulan sebelumnya.
Kepala BPS NTB, Wahyuddin, mengatakan komoditas daging ayam ras menjadi bahan pangan yang paling terdampak penumpukan permintaan tersebut. Stok peternak lokal terserap banyak untuk memenuhi menu MBG harian sekolah dan ritual tradisi warga secara bersamaan.
”Di samping produsen dari daging ayam ras ini belum mampu mencukupi kebutuhan kita di Nusa Tenggara Barat sehingga kita harus mendatangkan dari luar. Ini juga ada andil dari mulainya beroperasi MBG ya,” jelasnya pada Selasa, 1 September 2026.
Keterbatasan Pasokan Lokal Tekan Inflasi Tahunan Daerah
Mulainya program MBG bagi para siswa sekolah setelah libur semester menyedot pasokan komoditas pangan pokok dalam jumlah besar setiap harinya. Selain itu, masyarakat di berbagai kabupaten dan kota menggelar perayaan tradisi keagamaan lokal yang membutuhkan komoditas pangan dalam porsi besar.
Penumpukan dua momentum konsumsi tinggi ini mendongkrak laju Indeks Harga Konsumen (IHK) pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Hal ini membuat komoditas tersebut mengalami kenaikan 1,13 persen dengan andil 0,42 persen.
Kondisi penumpukan alokasi bahan pangan untuk dapur penyedia MBG dan hajatan tradisi lokal membuat keterbatasan produksi peternak daerah makin terasa.
Peternak dan petani di tingkat lokal belum siap merespons peningkatan kebutuhan yang melonjak mendadak. Sehingga pasokan komoditas dari luar daerah terpaksa kami datangkan demi menjaga ketersediaan barang di pasaran.
Ketergantungan pasokan luar pulau ini berimbas pada lonjakan inflasi tahunan NTB yang menembus 4,03 persen. Melampaui batas atas target pemerintah sebesar 3,5 persen. BPS memberikan peringatan perlunya antisipasi khusus tingginya penyerapan bahan pangan dari sektor MBG dan tradisi lokal agar tidak terus menekan pasokan untuk masyarakat umum.
”Ini sudah di atas range yang sudah ditetapkan oleh pemerintah 2,5 persen plus minus 1, artinya kita sudah di atas 3,5 persen. Ini adalah merupakan warning buat kita semua, baik untuk TPID, rekan-rekan juga dari anggota TPID. Termasuk juga kabupaten/kota,” tegasnya.
Pemprov Seimbangkan Rantai Pasok
Menanggapi lonjakan permintaan dari program MBG dan perayaan tradisi keagamaan tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB bersama TPID langsung memperkuat skema pasokan bahan pokok.
Pemerintah daerah mengintervensi rantai distribusi komoditas utama agar pemenuhan kebutuhan dapur MBG dan acara adat warga tidak mengganggu ketersediaan serta kestabilan harga barang di pasar tradisional maupun eceran.
Selain pengetatan distribusi lokal, Pemprov NTB mempercepat pengadaan pasokan tambahan daging ayam ras dan komoditas hortikultura melalui jalur Kerja Sama Antardaerah (KAD).
Langkah terpadu ini fokus untuk menjamin kelancaran pasokan, sehingga pemenuhan program MBG dan tradisi lokal tetap berjalan. Sekaligus tanpa memicu gejolak harga pangan berkepanjangan di pasaran. (*)
