Mataram (NTBSatu) – DPRD NTB optimis Pemerintah Provinsi (Pemprov) segera menyiapkan anggaran untuk membangun kembali Rumah Adat Sade usai kebakaran pada Sabtu malam, 22 Agustus 2026.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB, Sudirsah Sujanto menilai, pemerintah sudah memikirkan langkah pemulihan kawasan tersebut. Menurutnya, pemerintah dapat mempertimbangkan penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
“Saya rasa pemerintah provinsi pasti memikirkan hal itu terkait dengan hal-hal ini,” kata Sudirsah kepada NTBSatu, Selasa, 25 Agustus 2026.
Ia melihat keseriusan pemerintah dari respons Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, saat kebakaran terjadi. Gubernur turun langsung bersama sejumlah pemangku kepentingan dan perangkat daerah untuk menangani dampak kebakaran.
“Pasti pemerintah daerah melakukan upaya untuk segera menyikapi kebakaran ini,” ujar legislator dari fraksi Gerindra tersebut.
Sudirsah mengatakan, pemerintah kemungkinan perlu mengalihkan sebagian anggaran BTT untuk menangani dampak kebakaran.
“Lebih ke pengalihan BTT saat ini, itu yang saya maksudkan,” katanya.
Menurutnya, kebutuhan anggaran tidak hanya mencakup penanganan darurat. Pemerintah juga perlu memikirkan pembangunan kembali rumah warga dan kawasan adat.
Ia menilai, pemerintah tidak perlu menunggu dorongan dari DPRD untuk mengambil langkah tersebut. “Kita tidak perlu mendesak, tapi pasti pemerintah memikirkan langkah-langkah itu,” ujar Sudirsah.
Bangun Kembali Sade
Sudirsah optimis, pemerintah segera menentukan skema pembiayaan pembangunan kembali kawasan Sade.
“Termasuk bagaimana membangun kembali Sade. Dengan anggaran apa, semua pasti pemerintah sudah memikirkan itu,” katanya.
Pernyataan tersebut muncul setelah kebakaran menghanguskan sejumlah rumah warga di kawasan Rumah Adat Sade. Kebakaran juga memutus sementara aktivitas ekonomi warga yang bergantung pada tenun dan perdagangan harian.
Sebelumnya, Anggota Komisi V DPRD NTB, Sitti Ari, meminta pemerintah segera memulihkan aktivitas ekonomi warga. Ia mendorong pendataan UMKM terdampak dan penyaluran bantuan modal sesuai kebutuhan masing-masing warga.
Sementara itu, Majelis Adat Sasak juga sempat mendesak Pemprov NTB menggunakan BTT untuk memperkuat mitigasi kebakaran. Ketua Umum Majelis Adat Sasak, Lalu Sajim Sastrawan, meminta pemerintah menyiapkan sarana pemadam dan sistem mitigasi kawasan adat.
Di sisi lain, pembangunan kembali Sade menghadirkan tantangan lain bagi pemerintah. Pemulihan harus tetap mempertahankan karakter budaya sekaligus meningkatkan keselamatan kawasan.
Sudirsah menegaskan, ia percaya pemerintah akan mengambil langkah pemulihan tersebut. “Saya percaya pemerintah saat ini pasti akan melakukan langkah-langkah dan upaya-upaya ke arah situ,” tutupnya. (*)
