Yudisium STKIP Taman Siswa Bima, Kadiv KPU RI Hadir Bawa Orasi Ilmiah Demokrasi Elektoral
Bima (NTBSatu) – Sebanyak 185 mahasiswa dari enam program studi STKIP Taman Siswa (Tamsis) Bima resmi dinyatakan lulus dalam Acara Yudisium Tahap II Tahun Akademik 2025/2026 yang digelar di Gedung Auditorium Sudirman, Sabtu, 29 Agustus 2026.
Acara ini menjadi istimewa karena turut dihadiri oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Idham Holik, bersama jajaran penyelenggara pemilu dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Berdasarkan data yang dihimpun, ke-185 lulusan tersebut tersebar di Program Studi Sejarah sebanyak 7 orang, Matematika 2 orang, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi (PJKR) 44 orang, Bahasa Inggris 2 orang, Pendidikan Teknologi Informasi (PTI) 30 orang, serta Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) sebagai penyumbang lulusan terbanyak dengan 100 orang.
Prosesi yudisium berlangsung khidmat. Para calon sarjana muda tampak mengenakan busana hitam putih yang dipadukan dengan jas almamater kebanggaan mereka. Kesamaan busana ini turut diikuti oleh seluruh dosen dan pimpinan kampus sebagai simbol kekompakan dan kebersamaan demi kemajuan Tamsis ke depan.
Bekal Ilmu untuk Hadapi Dunia Kerja
Ketua STKIP Taman Siswa Bima, Dr. Ibnu Khaldun Sudirman Ismail, M.Si., dalam sambutannya menegaskan pentingnya dunia pendidikan sebagai bekal menghadapi masa depan. Ia berpesan agar para lulusan tidak berhenti belajar meski telah menyandang gelar sarjana.
“Bagi peserta yudisium, pendidikan itu penting bagi kehidupan ke depannya. Perjuangan kalian masih panjang, maka dari itu manfaatkan ilmu pengetahuan yang kalian dapatkan di kampus,” ujar Dr. Ibnu Khaldun.
Dalam kesempatan tersebut, Ibnu Khaldun juga memaparkan sejumlah capaian kampus yang tahun ini genap menginjak usia 19 tahun. Ia menyebut Tamsis Bima kini telah memiliki enam program studi aktif jenjang S1 dan satu program studi jenjang S2.
“Dalam kurun 19 tahun ini, Tamsis telah meluluskan sekitar 14 ribu alumni yang tersebar di seluruh Indonesia, baik yang berkarier di dunia pendidikan, perbankan, maupun kewirausahaan. Bahkan sekitar 25 persen dari lulusan kami kini menjadi aparatur pemerintah desa,” katanya.
Ia menambahkan, kampus juga telah tiga kali membiayai dan mengutus mahasiswa serta dosen dalam berbagai kegiatan bertaraf internasional sebagai bagian dari upaya membuka wawasan global bagi civitas akademika.
Sejarah Baru, KPU RI Hadir Langsung
Kehadiran rombongan penyelenggara pemilu dalam acara yudisium disebut sebagai momen bersejarah bagi kampus tersebut. Dr. Ibnu Khaldun secara khusus menyampaikan apresiasi atas kehadiran pimpinan KPU RI beserta jajaran.
“Saya menyampaikan terima kasih paling dalam kepada seluruh pimpinan penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU, karena sudah hadir. Ini merupakan sejarah pertama bagi kami,” tegasnya.
Adapun jajaran pejabat penyelenggara pemilu yang hadir dalam acara tersebut antara lain Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU RI, Idham Holik; Ketua dan anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB); Kepala Biro Teknis Penyelenggara Pemilu Sekretariat Jenderal KPU RI, Melgia Carolina Van Harling.
Kemudian, Kepala Bagian Kampanye dan Dana Kampanye Sekretariat Jenderal KPU RI, Novayani; serta Ketua dan anggota KPU Kabupaten Bima dan KPU Kota Bima. Turut hadir juga Ketua Yayasan Sudirman Taman Siswa Bima, H. Muslim, MH., dan Sekrataris Yayasan Sudirman Taman Siswa Bima, H. Buhari, MM. Serta jajaran pimpinan lingkup STKIP Taman Siswa Bima.
Orasi Ilmiah: Tantangan dan Prospek Demokrasi Elektoral Indonesia
Rangkaian yudisium turut diisi dengan orasi ilmiah bertajuk “Tantangan dan Prospek Demokrasi Elektoral Indonesia” yang disampaikan langsung oleh Idham Holik selaku anggota KPU RI.
Dalam paparannya, Idham memetakan sejumlah aktor dan lingkungan yang membentuk ekosistem demokrasi elektoral di Tanah Air, mulai dari penyelenggara pemilu, lembaga peradilan (Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung), partai politik, kandidat elektoral, pelaku ekonomi atau pemilik modal, masyarakat sipil, hingga pembuat undang-undang.
Ia juga memaparkan arah masa depan demokrasi elektoral Indonesia dari dua sisi. Dari sisi penyelenggaraan pemilu, disebutkan perlunya reformasi elektoral berkelanjutan, penguatan kompetensi dan keamanan siber, pengembangan sistem informasi kepemiluan, komitmen etik dan hukum penyelenggara, hingga penguatan literasi dan budaya politik pemilih.
Sementara dari sisi partai politik, ia menyoroti pentingnya rekrutmen keanggotaan yang berbasis identitas partai, internalisasi ideologi, kaderisasi calon legislator dan kepala daerah, pendanaan partai yang transparan, keterwakilan perempuan dan generasi muda dalam pencalonan, serta penguatan komunikasi politik.
Materi orasi ilmiah turut menyinggung dinamika hukum terkait syarat usia calon kepala daerah dalam Pilkada Serentak Nasional 2024, dengan membandingkan putusan Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Konstitusi, dan Peraturan KPU terkait ketentuan usia minimal calon gubernur, bupati, dan wali kota.
Selain itu, Idham memaparkan sejumlah inovasi digital KPU dalam mendukung keterbukaan data pemilu, di antaranya Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), portal cekdptonline.kpu.go.id untuk pengecekan status pemilih, layanan open data pemilu dalam format xlsx, csv, dan json melalui satupetadata.kpu.go.id, serta layanan ChatBot Pemilihan yang memudahkan masyarakat mengakses informasi kepemiluan.
Di sisi lain, Idham juga mengingatkan ancaman disinformasi dalam pemilu, khususnya terkait teknologi deepfake yang berpotensi menyesatkan pemilih, merusak reputasi peserta pemilu, hingga mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi.
Ia turut memaparkan data Kementerian Komunikasi dan Digital yang mencatat 203 isu hoaks selama Pemilu Serentak 2024, dengan total sebaran mencapai 2.882 konten di berbagai platform digital, mulai dari Facebook, X, Instagram, TikTok, Snack Video, hingga YouTube.
Acara yudisium yang dirangkai dengan orasi ilmiah kepemiluan ini diharapkan tidak hanya menjadi penanda kelulusan akademik, tetapi juga membekali para lulusan dengan wawasan kebangsaan dan literasi demokrasi elektoral, sejalan dengan peran perguruan tinggi sebagai bagian dari masyarakat sipil yang turut mengawal kualitas demokrasi di Indonesia. (*)
