Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menyiapkan pembayaran parkir prabayar menggunakan kartu uang elektronik (E-Money). Pemkot akan menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pengguna awal untuk menguji sistem tersebut.
Kebijakan ini menjadi upaya Pemkot Mataram meningkatkan penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum sekaligus menekan potensi kebocoran yang muncul dari transaksi tunai.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri mengatakan, Pemkot Mataram akan menguji sistem parkir berlangganan menggunakan e-money kepada ASN sebelum memperluas penerapannya kepada masyarakat.
“Kita akan siapkan sistem parkir berlangganan menggunakan e-money. Itu akan kita coba,” ujar Alwan, Rabu, 26 Agustus 2026.
Pada tahap awal, ASN akan membeli kartu e-money melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram. Saat menggunakan layanan parkir, ASN cukup menunjukkan kartu tersebut kepada Juru Parkir (jukir).
“Nanti ASN dulu yang akan membeli e-money. Kartu itu yang akan ditunjukkan kepada jukir,” katanya.
Pemkot Mataram juga menyiapkan alat pemindai atau tap untuk jukir. Perangkat tersebut akan membantu mencatat transaksi parkir secara digital sehingga pemerintah dapat memantau penerimaan secara lebih terukur.
“Jadi nanti ASN membeli e-money itu di BKD. Kemudian tinggal menyerahkan atau menunjukkan kartunya kepada jukir,” ungkap Alwan.
Alwan menilai, sistem non-tunai dapat mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir. Pencatatan transaksi secara digital juga dapat mempersempit celah kebocoran yang sulit terpantau melalui pembayaran tunai.
“Itu tujuannya,” singkatnya.
Hasil Studi Tiru Pemkot Surabaya
Pemkot Mataram kini menyiapkan regulasi, kartu e-money, dan perangkat tap sebelum menjalankan uji coba. Pemkot menargetkan penerapan tahap awal mulai akhir triwulan ketiga.
“Belum kartunya dicetak, kemudian alat untuk tap juga harus kita siapkan dan bagikan kepada jukir. Mungkin akhir triwulan ketiga kita bisa mulai,” jelasnya.
Rencana tersebut muncul setelah Pemkot Mataram melakukan studi tiru ke Kota Surabaya pada awal Agustus lalu. Pemkot melihat Surabaya berhasil meningkatkan penerimaan sektor parkir melalui pembayaran digital serta pengawasan jukir yang lebih ketat.
Selain e-money, Pemkot Mataram juga memperluas pembayaran parkir menggunakan QRIS. Pemkot akan memasang kode QR langsung pada rompi jukir agar masyarakat lebih mudah melakukan transaksi.
Setiap kode QR akan menyesuaikan titik parkir masing-masing. Cara ini sekaligus membantu pemerintah mencocokkan transaksi dengan lokasi parkir.
“Jadi barcode-nya tidak lagi dikalungkan. Nanti langsung disablon pada rompi sesuai dengan kode titik parkirnya,” jelas Alwan.
Menurut Alwan, Pemkot Mataram ingin mengadopsi pola pengelolaan parkir Surabaya karena mampu mendorong penerimaan daerah. Surabaya juga menerapkan sanksi terhadap jukir yang tidak mengikuti ketentuan pembayaran digital.
“Di sana penerimaannya tinggi, makanya kita mau adopsi. Ada juga sanksi yang diterapkan. Pengendara bisa melaporkan dengan merekam jukir yang tidak menggunakan QRIS kepada Dinas Perhubungan,” pungkasnya.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Zulkarwin mengatakan, pihaknya terus mematangkan sistem pembayaran parkir digital bersama BKD dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Mataram.
“Sekarang sedang kita siapkan bersama BKD dan Diskominfo,” katanya. (*)
