Sumbawa Besar (NTBSatu) – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sumbawa, menggelar rapat koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial, Rabu, 15 Juli 2026. Rapat ini membedah dinamika sosial yang berpotensi menjadi percikan api di Tana Samawa.
Kepala Kesbangpol Kabupaten Sumbawa, I Ketut Sumadi Arta, S.H., menegaskan bahwa menjaga stabilitas daerah menuntut langkah presisi dan proaktif.
Ia memaparkan, pihaknya kini tengah mematangkan rencana penyusunan peta kerawanan konflik sosial. Peta ini nantinya menjadi navigasi utama bagi pemerintah dalam memetakan titik-titik rentan dan mengambil langkah pencegahan lebih awal.
“Kami menyadari pentingnya peta rawan konflik. Ke depan, kami akan terus menyerap informasi dari teman-teman intelijen di TNI, Polri, Kejaksaan, hingga BIN. Kesbangpol sendiri menjalankan fungsi koordinasi utama untuk mengolah informasi tersebut menjadi langkah penanganan,” ujarnya kepada NTBSatu, Rabu 15 Juli 2026.
Bahan Isu Penting Lainnya
Dalam rapat tersebut, sejumlah isu krusial mengemuka. Persoalan Sumber Daya Alam (SDA) menjadi perhatian utama. Sumadi menyoroti dinamika pertambangan. Baik yang berskala rakyat maupun ilegal, yang seringkali memicu ketegangan.
Ia menekankan, operasional perusahaan tambang harus patuh pada izin dan berkomitmen pada prioritas rekrutmen tenaga kerja lokal sebagai kompensasi bagi warga yang terdampak langsung.
Selain sektor SDA, Kesbangpol juga tengah memfasilitasi solusi terkait rencana pendirian rumah ibadah. Sumadi menjelaskan, pemerintah daerah, bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Kemenag, memegang teguh prinsip keadilan.
“Sesuai aturan, ketika ada permohonan yang berbenturan dengan keberatan warga, maka pemerintah wajib memfasilitasi. Kami terus mencari solusi alternatif yang bisa diterima oleh semua pihak tanpa melanggar regulasi,” tambahnya.
Radar pengawasan Kesbangpol juga diarahkan pada potensi konflik di lingkungan pendidikan. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan populasi siswa laki-laki dominan menjadi fokus pantauan. Hal ini agar gesekan antar-pelajar tidak meruncing. Langkah ini melibatkan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) untuk menjangkau informasi hingga ke akar rumput.
Benteng Digital dan Kedewasaan Masyarakat
Menyikapi era informasi yang rentan provokasi, Kesbangpol menyoroti fenomena “dikit-dikit viral”. Sumadi mendorong Dinas Kominfo serta OPD lain untuk lebih aktif di media sosial. Tujuannya bukan sekadar eksistensi, melainkan menjadi saringan informasi agar narasi-narasi yang berpotensi memicu konflik sosial tidak liar di ruang digital.
Kesbangpol mengutamakan strategi preventif atau pencegahan. Bagi dia, biaya yang untuk memadamkan konflik yang sudah terlanjur pecah baik dari sisi tenaga, energi, maupun anggaran jauh lebih besar daripada dengan investasi pada pencegahan dini.
Sebagai penutup, ia menyampaikan apresiasi terhadap karakter masyarakat Sumbawa yang dinilainya sangat rasional dan objektif. Meski dinamika lapangan kerap terjadi, masyarakat Tana Samawa memiliki tingkat kedewasaan tinggi dalam menyikapi aturan.
“Sumbawa masih sangat kondusif. Pengalaman teman-teman intelijen yang pindah ke sini selalu merasakan bahwa Sumbawa adalah salah satu daerah ternyaman. Masyarakat kita saat ditemui dan dijelaskan aturan dengan baik oleh pimpinan, mereka sangat kooperatif. Kami berharap peran masyarakat untuk melapor jika ada potensi gesekan tetap terjaga, agar kedamaian ini terus lestari,” pungkas Sumadi. (*)
