Dishub KSB Sebut Anggaran Rp2,4 Miliar Belum Cukup Biayai Ratusan Panel PJU
Sumbawa Barat (NTBSatu) – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengakui keterlambatan pengisian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) pada sejumlah titik.
Kendala administrasi tersebut memicu padamnya lampu jalan di kawasan Arab Kenangan dan Kelurahan Bugis pada Selasa malam, 14 Juli 2026.
Sementara itu, gangguan sistem keuangan daerah menjadi penyebab utama terhambatnya proses pencairan anggaran rutin operasional PJU. Oleh karena itu, masalah teknis pada bulan Juli ini membuat instansi tidak bisa mencairkan dana tepat waktu.
Kepala Dinas Perhubungan KSB, Suharno menyebut, manajemen baru menerima pencairan anggaran pulsa listrik tersebut pada Senin lalu. Dengan demikian, keterlambatan selama dua minggu ini berdampak langsung pada pemeliharaan ratusan panel daerah.
“Kami menghadapi gangguan sistem keuangan daerah sehingga proses pencairan uang untuk token listrik agak terlambat,” ujar Suharno kepada NTBSatu, Rabu, 15 Juli 2026.
Di sisi lain, pemerintah daerah sebenarnya telah mengalokasikan total anggaran sebesar Rp2,4 miliar untuk kebutuhan pulsa listrik PJU tahun ini. Namun, dana miliaran tersebut harus membiayai operasional ratusan panel yang tersebar sangat luas di wilayah KSB.
Alokasi anggaran tahunan senilai Rp2,4 miliar ini rupanya masih belum mencukupi kebutuhan riil lapangan. Maka dari itu, manajemen dinas terpaksa membagi porsi dana secara ketat agar menyentuh seluruh fasilitas penerangan jalan.
Anggaran dan SDM Jadi Kendala
Suharno menegaskan, ketidakcukupan anggaran membuat instansi harus memprioritaskan pengisian token secara bergilir pada beberapa lokasi. Dampaknya, pengawasan terhadap volume pulsa meteran sering kali luput dari perhatian petugas teknis.
“Anggaran Rp2,4 miliar untuk satu tahun ini sebenarnya tidak cukup membiayai seluruh panel operasional,” urai Suharno.
Selain keterbatasan dana, instansi juga mengelola total 385 panel PJU dengan fasilitas yang sangat luas. Bahkan, beban operasional mencakup 6.800 titik lampu konvensional dan 888 unit Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS).
Ironisnya, beban kerja yang masif tersebut hanya bertumpu pada empat orang tenaga teknis lapangan saja. Oleh sebab itu, rasio tidak seimbang ini memicu seringnya pengisian token listrik terlewat saat petugas melakukan penyisiran.
Suharno menjelaskan manajemen Dishub KSB telah mengusulkan penambahan empat personel teknis baru kepada pihak BKPSDM KSB. Langkah administrasi tersebut bertujuan untuk meminimalkan kelalaian pengisian token akibat kurangnya petugas pengawas.
“Petugas kami di lapangan hanya empat orang dan harus melayani ribuan titik lampu penerangan jalan,” tambah Suharno.
Meskipun demikian, pihak dinas membangun komitmen kuat untuk tetap melakukan penyisiran dan pemeliharaan panel secara berkala ke depan. Selanjutnya, manajemen memastikan pelayanan penerangan jalan bagi kenyamanan masyarakat tetap berjalan optimal setelah sistem keuangan normal.
Oleh karena itu, Suharno menjamin petugas teknis akan langsung merespons setiap laporan mengenai kendala lampu padam dari warga. Sebab, keaktifan masyarakat dalam memberikan informasi sangat membantu keterbatasan jangkauan pengawasan instansi di lapangan.
“Kami berkomitmen penuh menjaga kelancaran pelayanan masyarakat dan tetap rutin menyisir seluruh panel lapangan,” pungkas Suharno. (*)
