Waspada Pangan di Empat Kecamatan Sumbawa Barat Picu Kasus Balita Kurang Berat Badan
Sumbawa Barat (NTBSatu) – Masalah kurang berat badan pada balita melanda sejumlah wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Kondisi memprihatinkan tersebut menempatkan empat kecamatan masuk dalam kategori status waspada pangan.
Kecamatan Taliwang, Jereweh, Sekongkang, dan Seteluk menyandang status waspada pangan per Juli 2026. Selanjutnya, data Dinas Ketahanan Pangan (DKP) KSB memperkuat temuan kerawanan aspek pemanfaatan pangan ini.
Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) KSB, dr. Carlof Sitompul, M.MRS., MQM., membenarkan akar masalah kondisi rentan pangan ini. Kasus balita berat badan kurang atau underweight menjadi dampak nyata dari situasi tersebut.
“Balita berat badan kurang / underweight berakar dari masalah asupan gizi yang tidak kuat akibat kerawanan pangan, serta erat kaitannya dengan kemiskinan dan praktik pola asuh,” ujar Carlof kepada NTBSatu, Rabu, 15 Juli 2026.
Oleh karena itu, fluktuasi harga komoditas sangat memengaruhi pemenuhan gizi keluarga. Kondisi ekonomi tersebut membuat balita rentan mengalami gangguan pertumbuhan awal.
Ragam Intervensi Medis Puskesmas
Dinas Kesehatan KSB bergerak cepat melakukan intervensi spesifik guna mengatasi gangguan gizi balita. Petugas medis mengintensifkan analisis faktor risiko serta skrining anemia bagi remaja putri.
Tenaga kesehatan juga memperketat pemeriksaan kehamilan minimal enam kali bagi ibu hamil. Langkah tersebut menyertai pemberian pasokan tablet tambah darah dan makanan tambahan untuk kelompok Kurang Energi Kronis (KEK).
Pemerintah daerah mengoptimalkan pemantauan pertumbuhan balita melalui kegiatan posyandu secara berkala. Selain itu, petugas lapangan menggalakkan promosi pemberian ASI eksklusif selama enam bulan secara masif.
Dinas Kesehatan menyalurkan Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal secara tepat sasaran. Bantuan ini memprioritaskan balita bermasalah gizi serta ibu hamil.
Petugas lapangan memperluas cakupan imunisasi dasar lengkap bagi bayi. Langkah ini berjalan bersamaan dengan program penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
Optimalisasi Program Pangan Daerah
Pemerintah daerah juga mengoptimalkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memperkuat ketahanan tubuh anak. Program ini menyasar kelompok pelajar sekolah, ibu hamil, menyusui, hingga balita.
“Untuk saat ini MBG selain ke anak sekolah juga diberikan ke sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” ujar Carlof.
Namun, Dinas Kesehatan KSB mengakui penanganan masalah gizi kurang memerlukan waktu dan proses bertahap. Intervensi pangan tidak hanya berfokus pada pemberian makanan tambahan semata.
“Pemberian makanan tambahan (termasuk dari MBG) itu menjadi salah satu tata laksana dari sekian intervensi yang harus dilaksanakan,” tegas Carlof.
Langkah penanganan status waspada pangan wilayah merupakan tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan selaku sektor utama. Dinas Kesehatan berfokus memulihkan kondisi kesehatan masyarakat melalui pemenuhan gizi seimbang.
“Untuk leading-nya di DKP untuk intervensi terkait ketersediaan pangan,” pungkas Carlof. (*)
