Usulan Awal Kandas, Sumbawa Barat Geser Lokasi Sekolah Rakyat ke Seteluk-Tano
Sumbawa Barat (NTBSatu) – Kementerian Sosial (Kemensos) RI menolak lokasi awal di Jereweh-Tano untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Sumbawa Barat. Pemerintah daerah terpaksa mencari alternatif tempat lain demi meloloskan program mandatori dari pusat tersebut.
Kepala Dinas Sosial, Ns. H. Kamaluddin, S.Kep., memimpin langsung upaya pencarian lahan pengganti ini. Instansi ini memikul tanggung jawab penuh karena program pendidikan gratis tersebut berasal dari Kementerian Sosial.
“Sebelumnya kami telah mengajukan tiga lokasi untuk pembangunan, namun di tolak oleh kementerian karena tidak sesuai kriteria, sekarang kami telah mengajukan lokasi lahan baru, semoga mendapat persetujuan,” ujar Kamaluddin, Selasa, 14 Juli 2026.
Kementerian menetapkan aturan ketat mengenai kondisi fisik tanah calon institusi pendidikan tersebut. Wilayah berbukit dan area miring menjadi penyebab utama kegagalan verifikasi pada usulan sebelumnya.
Kamaluddin membeberkan standar wajib yang menjadi acuan utama dari pihak kementerian. Ketentuan pusat mengharuskan ketersediaan area datar yang luas bagi fasilitas kaum duafa ini.
“Ia mengatakan bahwa pusat memberikan beberapa kriteria mencakup luas lahan 5-10 hektar, dan juga topografinya juga harus rata dan tidak berbukit bukit,” ujarnya.
Usulkan Seteluk-Poto Tano
Tim teknis kini mengalihkan sasaran ke wilayah perbatasan Seteluk dan Poto Tano. Kawasan lowong ini kabarnya memiliki kontur tanah yang sesuai dengan ekspektasi tim verifikasi.
Pemerintah daerah berharap kepastian persetujuan dari kementerian segera terbit dalam waktu dekat. Proyek fisik membutuhkan percepatan agar anggaran pusat bisa segera turun ke daerah.
“Kita belajar dari lahan yang awalnya di tolak, sekarang kita ajukan lahan yang kita rasa sesuai keriteria, yaitu luas lahan harus 5-10 hektar dan juga topografinya tidak miring atau berbukit, kita sudah temukan lahannya di wilayah Seteluk-Tano dan sudah kita ajukan, semoga kali ini disetujui,” tambah Kamaluddin.
Keberadaan Sekolah Rakyat memegang peran krusial bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Angka putus sekolah pada kalangan masyarakat miskin lokal masih memerlukan penanganan serius.
Negara mewajibkan setiap pemerintah kota dan kabupaten menyediakan fasilitas pendidikan gratis model ini. Kelalaian dalam penyediaan lahan berpotensi menghilangkan hak belajar bagi ratusan anak rentan.
“Program sekolah rakyat ini instruksi pusat di mana setiap kabupaten kota harus membangun, dan secara urgensi juga di KSB memang harus dibangun juga karena secara data masih banyak penduduk miskin,” tegasnya. (*)
