Lombok Barat (NTBSatu) – DPRD Lombok Barat (Lobar) mendesak pemerintah daerah memperketat pengawasan terhadap truk bermuatan berlebih yang melintasi ruas Jalan Bengkel-Merembu.
Jalur tersebut kerap menjadi lintasan kendaraan berat yang menghindari jembatan timbang, sehingga mempercepat kerusakan jalan.
Ketua Komisi IV DPRD Lobar, Muhali, meminta Dinas Perhubungan dan Dinas PUPRPKP tidak hanya menerima laporan. Menurutnya, kedua instansi harus turun langsung mengamati kondisi lalu lintas di lapangan.
“Saya berharap Dinas Perhubungan maupun PU turun melihat situasi di lapangan. Amati saja dari pagi sampai sore,” ujarnya, Rabu, 15 Juli 2026.
Ia menilai, pemantauan itu penting untuk mengetahui jumlah kendaraan yang melintas dengan muatan melebihi kapasitas jalan. Data tersebut nantinya dapat menjadi dasar evaluasi dan penataan lalu lintas.
Muhali juga meminta pemerintah segera memasang rambu pembatas tonase di ruas jalan tersebut. Langkah itu ia nilai lebih efektif untuk mencegah kendaraan berat terus melintas.
“Harus ada petugas atau minimal rambu yang melarang kendaraan bertonase tinggi melewati jalan itu,” kata ketua fraksi PPP tersebut.
Menurutnya, ruas Bengkel-Merembu memang menjadi jalur alternatif yang lebih cepat. Namun, pemerintah juga harus mempertimbangkan biaya besar yang telah mereka keluarkan untuk membangun jalan tersebut.
“Jalan itu baru sekitar dua sampai tiga tahun. Sekarang sudah banyak berlubang,” ujarnya.
Ia mengingatkan kerusakan jalan tidak hanya merugikan keuangan daerah. Kondisi itu juga meningkatkan risiko kecelakaan karena lebar jalan relatif sempit. “Pengguna jalan menjadi kewalahan. Ini juga membahayakan masyarakat,” tegasnya.
PUPRPKP Siapkan Overlay
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas PUPRPKP Lobar, Lalu Ratnawi mengakui, kendaraan bertonase berat menjadi salah satu penyebab kerusakan jalan kabupaten. Karena itu, pemerintah berencana melakukan perbaikan melalui pekerjaan overlay atau pelapisan ulang pada tahun ini.
“Tahun ini kami akan melakukan overlay agar jalan kembali nyaman dilalui,” katanya.
Selain perbaikan fisik, PUPRPKP juga menyiapkan langkah pengendalian kendaraan berat melalui penetapan kelas jalan.
Ratnawi mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan kabupaten maupun provinsi. Koordinasi itu bertujuan membatasi kendaraan bertonase tinggi yang memasuki jalan kabupaten.
“Kami segera menetapkan kelas jalan. Setelah itu Dishub bisa memasang rambu pembatas tonase,” ujarnya.
Ia menjelaskan, jalan kabupaten umumnya hanya dirancang menahan beban kendaraan sekitar lima hingga enam ton. “Kalau tonasenya melebihi kapasitas, jalan tentu lebih cepat rusak,” katanya.
Menurutnya, menempatkan petugas di setiap ruas jalan bukan solusi yang mudah karena membutuhkan sumber daya besar. Oleh sebab itu, pemerintah lebih memilih memperkuat regulasi melalui penetapan kelas jalan dan pemasangan rambu. (*)
