Mataram (NTBSatu) – Optimisme Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menaikkan target pendapatan daerah menjadi Rp6,2 triliun pada APBD 2027, mendapat catatan kritis dari DPRD. Dewan menilai, masih ada sejumlah sumber pendapatan yang realisasinya jauh dari target pada tahun anggaran 2026.
Sorotan utama datang dari Dana Bagi Hasil (DBH) PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dan retribusi pemanfaatan aset daerah. Keduanya DPRD nilai menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera pemerintah benahi.
Anggota Komisi III DPRD NTB, M. Aminurlah mengungkapkan, realisasi DBH PT Amman belum sesuai harapan. Dari target lebih dari Rp100 miliar, pemerintah daerah baru menerima sekitar Rp60 miliar.
“DBH dari PT Amman baru sekitar Rp60 miliar lebih. Padahal targetnya lebih dari Rp100 miliar,” ujarnya usai rapat paripurna DPRD NTB, Selasa, 14 Juli 2026.
Namun, menurut legislator yang sapaan akrabnya Aji Maman itu, persoalan paling serius justru berada pada sektor retribusi pemanfaatan aset daerah.
Ia menyebut, target retribusi aset mencapai sekitar Rp139 miliar. Hingga kini, realisasinya baru menyentuh sekitar dua persen.
“Yang paling mengganggu kita adalah retribusi pemakaian aset daerah. Targetnya Rp139 miliar lebih, tetapi baru tercapai sekitar dua persen,” kata politisi PAN tersebut.
Maman menilai, capaian tersebut menjadi alarm bagi pemerintah daerah. Sebab, sektor aset selama ini menjadi salah satu proyeksi penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, DPRD meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kinerja sektor tersebut.
“Kami sudah memberikan catatan kepada eksekutif agar segera menindaklanjuti hasil evaluasi PAD supaya target yang direncanakan bisa tercapai,” tegasnya.
Sebelumnya, Maman juga meminta pemerintah menuntaskan persoalan aset, terutama aset daerah di kawasan Gili, yang selama ini belum memberi kontribusi optimal terhadap PAD.
Target Kenaikan 10,69 Persen
Sebagai informasi, Pemprov NTB tetap optimis terhadap kondisi fiskal tahun depan. Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri menyebut, pendapatan daerah 2027 proyeksinya mencapai Rp6,2 triliun atau naik sekitar 10,69 persen daripada APBD 2026.
“Kondisi fiskal kita menunjukkan peningkatan yang positif dibanding tahun 2026,” ujar Indah saat menyerahkan Rancangan KUA-PPAS APBD 2027.
Meski demikian, DPRD mengingatkan kenaikan target pendapatan harus dengan perbaikan kinerja pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah. Tanpa pembenahan tersebut, target pendapatan berpotensi hanya menjadi angka dalam dokumen anggaran. (*)
