Sumbawa Besar (NTBSatu) – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sumbawa memperkuat penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Mulai dari gelandangan dan pengemis (gepeng), manusia silver, hingga badut jalanan yang kembali marak di sejumlah titik di Kota Sumbawa.
Langkah tersebut sebagai respons atas meningkatnya aktivitas PMKS di kawasan perkotaan. Sekaligus untuk memastikan program bantuan sosial pemerintah tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Kepala Dinas Sosial kabupaten Sumbawa, Drs. Iwan Sofian mengatakan, pemerintah daerah tidak menolak kehadiran mereka. Namun mengedepankan penertiban yang manusiawi dan terukur.
Karena itu, menyikapi persoalan ini, Pemkab Sumbawa tempuh pendekatan yang lebih humanis. Namun terlebih dahulu melakukan konsolidasi internal guna menggerakkan jajaran kecamatan, pemerintahan desa, kelurahan, serta aparat keamanan untuk mengatasi persoalan ini secara komprehensif di lapangan.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Camat dan lurah menjadi ujung tombak karena mereka yang paling mengetahui kondisi warganya. Kami juga terus berkoordinasi dengan Satpol PP and aparat keamanan untuk melakukan penanganan secara bersama-sama,” ungkap Iwan Sofian, Kamis, 16 Juli 2026.
Guna mempercepat respons aduan, Dinas Sosial membuka ruang pelayanan interaktif bagi masyarakat melalui saluran WhatsApp dan media sosial.
Fasilitas ini mempermudah warga untuk melaporkan temuan masalah kesejahteraan sosial di lingkungan sekitar. Hal ini agar petugas dapat segera menindaklanjutinya bersama instansi terkait.
Dinas Sosial mengedepankan pendekatan persuasif dengan mendatangi langsung masyarakat yang beraktivitas di jalanan, memberikan pendampingan, serta menawarkan berbagai fasilitas dan program sosial. Namun, sebagian di antaranya masih kembali melakukan aktivitas yang sama sehingga memerlukan penanganan secara berkelanjutan.
Sinergi Strategis dan Upaya Pemberdayaan Ekonomi
Tantangan di lapangan kerap memunculkan fakta baru yang mengejutkan. Dinas Sosial menerima informasi dari masyarakat yang mengarah pada dugaan adanya pihak yang mengoordinasikan aktivitas mengemis.
Dugaan tersebut muncul setelah adanya laporan bahwa seorang pengemis diantar menggunakan sepeda motor. Kemudian berganti pakaian sebelum mulai meminta-minta di lokasi tertentu. Petugas terus mendalami informasi tersebut bersama pihak terkait untuk mengungkap kebenarannya.
Dinas Sosial juga memberikan perhatian terhadap keberadaan badut jalanan dan manusia silver yang beraktivitas di persimpangan jalan. Aktivitas tersebut tidak semestinya berlangsung di jalan raya karena berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas sekaligus memengaruhi ketertiban dan estetika kota.
“Kami juga sedang menelusuri adanya oknum yang menjadikan aktivitas ini sebagai pekerjaan. Padahal pemerintah telah menyediakan berbagai program bantuan sosial bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” kata Iwan Sofian.
Sejak menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial, Iwan Sofian mengaku telah menemukan tiga kasus yang menjadi perhatian pihaknya. Dua kasus telah lebih dulu mendapat penanganan. Sedangkan satu kasus lainnya melibatkan seorang perempuan yang hampir setiap malam berada di kawasan depan Gedung Wanita bersama anak-anaknya.
Lakukan Sejumlah Pendekatan
Terhadap kasus tersebut, Dinas Sosial telah beberapa kali melakukan pendekatan dengan menawarkan agar anaknya tersebut mengikuti program Sekolah Rakyat. Kemudian, menghubungkan yang bersangkutan dengan pendamping sosial, serta memfasilitasi peluang pekerjaan melalui lembaga sosial.
“Namun, seluruh tawaran tersebut belum mendapat sambutan baik sehingga perempuan itu tetap kembali beraktivitas di lokasi yang sama,” ujarnya.
Iwan Sofian menegaskan, pendekatan oleh Dinas Sosial tidak berhenti pada penertiban, tetapi juga berupaya memberikan solusi. Tujuannya, agar masyarakat memiliki mata pencaharian yang lebih layak melalui program pemberdayaan dan kesempatan bekerja.
“Kami ingin masyarakat yang berada dalam kondisi rentan memiliki kesempatan bekerja dan memperoleh penghasilan yang lebih baik. Karena itu, kami terus mendorong mereka memanfaatkan peluang usaha produktif daripada bergantung pada aktivitas meminta-minta di jalan,” jelasnya.
Untuk memperkuat pembinaan tersebut, Dinas Sosial juga mempelajari sistem layanan di Sentra Kementerian Sosial di Mataram yang menyediakan penampungan sementara, rehabilitasi sosial, serta pelatihan keterampilan bagi masyarakat terlantar. Model pembinaan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif dalam penanganan gepeng di Kabupaten Sumbawa.
Lebih lanjut, Iwan Sofian menjelaskan bahwa pemerintah telah menyediakan berbagai program bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Masyarakat yang memenuhi kriteria dapat mengajukan usulan melalui pemerintah desa atau kelurahan. Selanjutnya, usulan diproses melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dibahas dalam musyawarah desa atau kelurahan, kemudian diteruskan kepada pemerintah pusat untuk verifikasi sebelum bantuan diberikan kepada penerima yang memenuhi persyaratan.
“Kami mengajak masyarakat yang membutuhkan untuk memanfaatkan jalur resmi yang telah disediakan pemerintah. Jika menemukan aktivitas gepeng, manusia silver, atau badut jalanan yang mengganggu ketertiban umum, masyarakat juga dapat melaporkannya kepada pemerintah agar segera ditindaklanjuti melalui pendekatan yang humanis dan sesuai ketentuan,” pungkasnya. (*)
