Mataram (NTBSatu) – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Jumat, 10 Juli 2026, untuk meresmikan Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat.
Kunjungan ini merupakan kedatangan pertama Prabowo ke Pulau Lombok sejak resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 2024 lalu.
Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Ahsanul Khalik, membenarkan kabar tersebut. “Beliau agendanya akan meresmikan Bendungan Meninting,” ujarnya pada Kamis, 9 Juli 2026.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB bersama instansi terkait telah mematangkan seluruh persiapan untuk menyambut kedatangan kepala negara. Koordinasi lintas sektor ini melibatkan Angkasa Pura, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat, Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, hingga jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov NTB. Wakil Gubernur NTB akan memimpin langsung rapat ini.
Alur Kunjungan Presiden
Berdasarkan rencana kedatangan, pesawat kepresidenan akan mendarat di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM). Selanjutnya, rombongan Presiden melanjutkan perjalanan udara menggunakan helikopter menuju helipad di kawasan Bendungan Meninting.
“Perkiraannya sekitar jam 2 siang sudah tiba di lokasi,” lanjutnya.
Setibanya di lokasi, Prabowo akan menyapa masyarakat setempat yang kehadirannya sesuai aturan dari Pemkab Lombok Barat. Agenda utama selanjutnya adalah prosesi peresmian infrastruktur pengairan.
Kunjungan kerja Presiden ke Lombok kali ini terhitung sangat singkat. Ahsanul menjelaskan, agenda Prabowo di Lombok Barat hanya berdurasi sekitar satu hingga satu setengah jam.
Setelah meresmikan bendungan, Prabowo akan bertolak menuju Provinsi Bali pada hari yang sama. Pemprov NTB hingga saat ini belum mencatat adanya agenda tambahan lain di luar peresmian bendungan.
Namun, pihak pemerintah daerah masih menunggu hasil koordinasi lanjutan bersama Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dan Komando Resor Militer (Korem) 162/Wira Bhakti untuk memastikan kepastian seluruh rangkaian acara.
Usulan Program Strategis
Meski kunjungan akan berlangsung singkat, pemerintah daerah bisa memanfaatkan momentum ini. Gubernur NTB sudah menginstruksikan seluruh kepala OPD untuk merangkum data capaian dan menyusun usulan program strategis daerah.
Pemprov NTB berharap berkas usulan tersebut dapat merangkum berbagai kebutuhan mendasar masyarakat di 10 Kabupaten/Kota se-NTB. Melalui langkah ini, proyek-proyek strategis di NTB bisa terus mendapatkan perhatian khusus dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. (*)
