Keterbatasan Lahan, Pulau Kaung Diproyeksikan sebagai Kampung Nelayan Merah Putih Penyangga
Sumbawa Besar (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa resmi mengusulkan tujuh desa pesisir, termasuk Pulau Kaung, untuk masuk dalam program nasional Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahap III tahun 2026 guna mengikis ketimpangan infrastruktur nelayan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Sumbawa, Rahmat Hidayat mengungkapkan, tim survei dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan turun pekan ini untuk memverifikasi kelayakan lokasi. Pulau Kaung dinilai memenuhi syarat teknis dengan ketersediaan lahan minimal 5 are (500 meter persegi) untuk kategori Kampung Nelayan Merah Putih Penyangga.
“Minggu ini tim survei kementerian akan turun memverifikasi tujuh lokasi usulan kita. Salah satu yang paling siap adalah Pulau Kaung dengan ketersediaan lahan 500 meter persegi atau 5 are. Memenuhi kriteria sebagai desa penyangga,” ungkap Rahmat kepada NTBSatu, Senin, 6 April 2026.
Konsep Kampung Nelayan Merah Putih kali ini dirancang terintegrasi dengan membagi wilayah menjadi dua kategori: Hub (inti) dan Penyangga. Karena Pulau Bungin telah terbangun sebagai Hub dengan lahan minimal 0,5 hektare, maka desa-desa di sekitarnya diproyeksikan sebagai penyangga ekonomi yang saling terkoneksi.
“Karena di wilayah ini sudah ada Hub (inti) Pulau Bungin, maka desa di sekitarnya kami dorong menjadi KNMP Penyangga. Kami sudah turun ke lapangan pada 1-2 April kemarin, untuk memastikan koordinasi dengan Pemerintahan Desa dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)”, tambahnya.
Dukungan Masyarakat
Meski memiliki potensi perikanan tangkap yang melimpah, kondisi di lapangan menunjukkan ironi besar. Di lokasi calon proyek seperti Labuhan Jontal dan Pulau Kaung, denyut nadi ekonomi yang tinggi tidak dibarengi dengan fasilitas publik yang layak bagi para nelayan.
“Potensi perikanan di Teluk Santong dan Labuhan Jontal itu luar biasa, aktivitas bongkar muat dan jumlah armada sangat padat. Namun, kondisi infrastrukturnya miris, dermaga rusak berat, sanitasi buruk, dan masalah sampah menjadi perhatian serius kami,” ungkapnya.
Ia menegaskan, hal ini bertujuan untuk sosialisasi kedatangan tim verifikasi dari KKP. Dukungan penuh dari masyarakat menjadi modal utama, agar verifikasi berjalan mulus tanpa kendala sosial.
“Alhamdulillah, masyarakat memberikan dukungan penuh. Informasi harus tersampaikan dengan baik agar kekondusifan sosial terjaga saat pelaksanaan kegiatan nantinya. Kami ingin memastikan tidak ada hambatan di tingkat bawah,” tegasnya.
Kini, nasib tujuh desa tersebut berada di tangan tim verifikasi pusat. DKP Kabupaten Sumbawa berharap, seluruh usulan dapat diterima agar sektor kelautan benar-benar menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat pesisir secara nyata.
“Kita doakan bersama agar ketujuh desa ini lolos verifikasi dan ditetapkan menjadi lokasi KNMP Tahap III. Ini adalah ikhtiar kita bersama untuk mewujudkan Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera melalui sektor kelautan,” tambahnya. (Marwah)
