21 Dapur MBG di NTB Diberhentikan Sementara, Satgas Ingatkan Pengurus Jangan Main-main
Mataram (NTBSatu) – Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), sebanyak 21 Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi NTB diberhentikan sementara.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG Provinsi NTB, Fathul Gani menyampaikan, adapun 21 dapur tersebut tersebar di sembilan kabupaten dan kota di NTB.
Rinciannya, masing-masing satu di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Kota Mataram. Kemudian, dua dapur di Sumbawa Barat, empat di Lombok Timur, tiga di Dompu, tiga di Sumbawa, dua di Lombok Utara, dan sebanyak empat dapur di Kabupaten Bima.
“Kecuali di Kota Bima, nol,” kata Fathul Gani, Jumat, 13 Februari 2026.
Asisten I Setda Provinsi NTB ini menjelaskan, alasan pemberhentian ini karena beberapa hal. Di antaranya: karena status kepemilikan lahan tempat pembangunan SPPG tersebut belum jelas. Selain itu, terdapat kasus keracunan.
“Termasuk kejadian-kejadian menonjol tetapi ada juga keracunan itu sudah jelas itu, sanksinya,” ujarnya.
Adapun 21 SPPG yang diberhentikan sementara ini, diberikan waktu selama tujuh hari untuk memperbaiki sejumlah temuan tersebut. Jika dalam waktu tersebut tak kunjung selesai, maka akan langsung berhenti permanen.
“Mereka diberikan waktu untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Tim akan kembali turun untuk melakukan penilaian, setelah itu diambil keputusan dihentikan permanen atau dihentikan sementara, itu sangat tergantung pada BGN,” ungkapnya.
Setelah pemberhentian sementara puluhan SPPG tersebut, otomatis layanannya juga ikut terhenti. Namun demikian, tegas Gani, penerima manfaat MBG, tetap mendapatkan haknya. Di mana nantinya akan di-cover oleh SPPG terdekat.
“InsyaAllah tetap (mendapat layanan). Jadi di-cover oleh SPPG terdekat,” ujarnya.
706 Dapur SPPG di NTB
Terhadap kasus ini, Gani menegaskan, agar pengurus SPPG tidak main-main dalam mengelola dapur. Sebab, program ini kebanyakan menyasar masyarakat usia anak-anak. Terutama peserta didik dari usia TK, SD, SMP.
“Ini kan generasi muda kita yang harus kita layani dengan baik. Siapkan gizinya dengan baik,” tegasnya.
Sebagai informasi, total SPPG di NTB sebanyak 706 dapur. Sebanyak 592 aktif melayani dan 114 belum aktif melayani. Serta, 21 unit daput diberhentikan sementara.
Sebelumnya, ratusan SPPG atau setara 70 persen dari ratusan dapur yang sudah aktif di Provinsi NTB, belum memenuhi standar. Akibatnya, mendapat Surat Peringatan (SP) I dari BGN.
Catatan Satgas MBG Provinsi NTB, hingga awal Februari 2026, tercatat sekitar 670 SPPG aktif di NTB. Dengan klasifikasi sebagai berikut: sebanyak 660 SPPG merupakan mitra dengan masyarakat, yayasan, dan UMKM. Kemudian, 5 SPPG Pondok Pesantren. 4 SPPG Polri, dan 1 SPPG TNI AU.
Dari ratusan SPPG itu, yang paling banyak menjadi masalah adalah pada aspek infrastruktur sekitar 238 unit, manajemen organisasi 72 unit, administrasi 115 unit. Kemudian masalah SDM dan mutu gizi. (*)
