Kredit Macet BPR NTB Naik, Pemprov Genjot Percepatan Transformasi dan Seleksi Dirut Baru
Mataram (NTBSatu) – Kinerja PT BPR NTB Perseroda tengah menghadapi ujian berat. Data per Maret 2025 menunjukkan tingkat kredit macet (Non Performing Loan/NPL) sebesar 12 persen, namun melonjak tajam menjadi 15,8 persen pada Agustus 2025.
Situasi ini berdampak pada laba bersih perusahaan. Jika tahun lalu laba masih berada di kisaran Rp34–36 miliar, maka prediksi tahun ini turun di bawah Rp30 miliar.
Kekosongan Direksi
Pencopotan posisi Direktur Utama dan Direktur Operasional beberapa bulan lalu, menjadi salah satu faktor. Sejak itu, kebijakan penyaluran kredit jadi mandek dan manajemen internal belum optimal.
“Persentase kredit macet meningkat karena kekosongan direksi. Harus perkuat manajemen menyeluruh agar analisa risiko di atas kertas sesuai dengan kondisi di lapangan,” jelas Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Muslim.
Kendati demikian Muslim optimis, sebab per Semester I tahun ini, laba bersih BPR tercatat Rp20,97 miliar.
“Kami optimis bisa meningkat serta tidak jauh berbeda dengan capaian tahun sebelumnya,” ujarnya.
Sebagai pemegang saham, Pemprov NTB menurutnya hanya bisa memberikan dukungan fungsional, bukan struktural. Belum adanya perwakilan pemerintah di jajaran komisaris juga membuat ruang intervensi terbatas.
Meski demikian, Pemprov tetap mendorong perbaikan internal. “Kami memberikan masukan dan dorongan inovasi kepada jajaran direksi. Fokusnya adalah memperkuat manajemen dan pendalaman analisa risiko,” ujar Muslim.
Pansel Cari Pemimpin
Untuk mempercepat perbaikan, saat ini tengah berlangsung Panitia Seleksi (Pansel) Direksi dan Komisaris BPR NTB yang dipimpin oleh Pj Sekda NTB, Lalu Faozal.
Gubernur NTB menegaskan pentingnya pansel menghasilkan sosok pimpinan yang benar-benar kompeten, mumpuni, dan memiliki kemampuan manajerial kuat dalam memimpin BUMD strategis ini.
“Top leader yang dipilih diharapkan mampu menekan laju NPL melalui skenario manajemen risiko yang lebih terukur, serta memastikan penguatan internal agar pola analisa risiko benar-benar sesuai dengan fakta di lapangan,” tegas Muslim.
Langkah konkret dilakukan lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa pada 15 Juli 2025. Hasilnya, terjadi perombakan besar jajaran direksi dan komisaris sebagai bagian dari transformasi menuju bank syariah.
Beberapa pejabat yang diberhentikan antara lain Ketut Sudharmana (Direktur Utama), H. Usman (Direktur Operasional), Lalu Nofian Hadi Saputra (Komisaris Utama), dan M. Abduh (Komisaris Non Independen).
Sebagai pengganti sementara, Hj. Dende Suciati kini menjabat Direktur Bisnis merangkap Plt Direktur Utama, sedangkan Zulkifli Hamdani menjadi Direktur Kepatuhan merangkap Plt Direktur Operasional. Ria Prayuniarti ditunjuk sebagai Plt Komisaris Utama, sementara Syarif Mustaan tetap bertahan sebagai Komisaris Independen.
Pemprov Optimis Semester II 2025
Meski tantangan berat masih membayangi, Pemprov NTB tetap optimistis kinerja BPR NTB bisa kembali membaik pada semester II tahun 2025.
“Adanya restrukturisasi, penguatan manajemen, dan inovasi program, kami yakin kinerja keuangan dan operasional BPR NTB dapat lebih baik,” tutup Muslim. (*)
