Utang Numpuk-Pajak Nunggak, Pemprov NTB Minta PT GNE Fokus pada Bisnis Menguntungkan
Adapun PT GNE masih memiliki utang bank dan lembaga pembiayaan sebesar Rp26,7 miliar. Kemudian, tunggakan pajak tahun 2016–2017 Rp3,13 miliar. Selanjutnya, utang pajak tahun 2020 sebesar Rp2,87 miliar. Serta, masih memiliki cicilan pinjaman ke bank sebesar Rp300 juta per bulan
Kemudian, piutang usaha pihak ketiga Rp8,95 miliar. Piutang lain-lain Rp11,86 miliar (belum tertagih). Serta, defisit arus kas dan penurunan aset lancar secara signifikan.
Di samping melakukan pembenahan dari sisi pengelolaan keuangan, Pemprov NTB juga akan memperkuat strukturisasi terhadap kelembagaan agar lebih efektif. Termausk dari sisi SDM.
“SDM yang begitu banyak mungkin akan dipertimbangkan secara internal dalam rangka memperkuat manajerial,” ucapnya.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB ini menyebutkan, sebenarnya PT GNE meminta penyertaan modal jauh lebih banyak. Namun sekali lagi, Gubernur tidak langsung mengabulkannya.
Ia menekankan, penyertaan modal ini sudah berdasarkan kajian-kajian dengan mempertimbangkan masukan dari para pakar dan juga potensi yang bisa dieksiskan kembali ke depan.
“Tidak ujuk-ujuk dikasih sesuai permintaan mereka,” ucapnya.
Dalam rangka efisiensi manajerial, Muslim belum bisa memastikan apakah akan ada pengurangan pegawai atau tidak. Namun ia menekankan, dengan penyertaan modal ini PT GNE bisa kembali pulih. Memastikan utang pajaknya selesai, pencatatan aset bisa by sistem.
“Dan yang ketiga, mereka kapan kira-kira bisa breaker poin terhadap bisnis plan yang mereka susun itu,” pungkasnya.
Apresiasi Dewan
Sebelumnya, DPRD NTB merespons positif soal suntikan anggaran Rp8 miliar ke PT Gerbang NTB Emas (GNE). Alokasi anggaran ini semacam jadi infus bagi BUMD yang sedang sakit tersebut.
Anggaran ini terungkap dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2025, sebagaimana penyampaian Gubernur Lalu Muhammad Iqbal.
“Ini sikap yang kita tunggu-tunggu dari Gubernur. Tentu ini harus kita sambut positif,” ujar Ketua Komisi III DPRD NTB, Sambirang Ahmadi kepada NTBSatu, Jumat, 5 September 2025.
Ia berpandangan, langkah ini bagian dari ikhtiar penyelamatan BUMD yang strategis. Sebab saat yang sama, PT GNE masih menyimpan banyak masalah.
Seperti tunggakan pajak, RUPS yang tersandera, serta catatan BPK terkait tata kelola. Karena itu, demi menyamakan persepsi, Komisi III meminta waktu Gubernur Iqbal untuk rapat bersama.
“Penting bagi kami untuk mendengar langsung visi dan insight beliau mengenai arah pengelolaan BUMD ke depan, khususnya PT. GNE,” ujarnya. (*)
