Mataram (NTBSatu) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTB, menggelar diskusi publik bertajuk “Ancaman PLTU Captive dan Co-Firing Biomassa di NTB: Solusi Palsu Transisi Energi?”.
Diskusi tersebut berlangsung di Dapoer Sasak, Kota Mataram pada Selasa, 12 Agustus 2025. Turut hadir perwakilan lembaga dan komunitas, serta aliansi-aliansi se-NTB, dan akademisi universitas.
Direktur Walhi NTB, Amri Nuryadin menilai, kebijakan energi pemerintah daerah belum serius menuju target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2050. Padahal, target tersebut sepuluh tahun lebih cepat dari target nasional pada 2060.
Amri menjelaskan, meski pemerintah provinsi telah mencanangkan komitmennya terhadap NZE sejak tahun 2024. Kenyataannya, keberadaan PLTU di NTB erat kaitannya dengan keberlangsungan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan industi pertambangan yang membutuhkan pasokan listrik besar.
“PLTU batu bara adalah energi kotor. Dampaknya bukan hanya pada iklim, tetapi juga kesehatan masyarakat dan ekonomi,” ujarnya.
Menurutnya, penggunaan batu bara pada seluruh PLTU di NTB mencapai hampir 4.500 ton setiap hari. Angka yang sangat tinggi ini memberikan dampak langsung terhadap kerusakan lingkungan, kesehatan, bahkan ekonomi masyarakat.
“Contohnya, di Taman Laig Bongor. Kawasan itu dulu merupakan terkenal sebagai sentra produksi bawang. Namun, sekarang sudah tidak ada lagi, dugaan karena aktivitas PLTU,” katanya.
Sebut Tidak Memiliki Tahapan Konkret NEZ
Lebih lanjut, Ketua Dewan Daerah Walhi NTB, Muhamad Juani menilai, tidak ada tahapan konkret dalam perencanaan menuju NZE. Apalagi yang dapat menjamin transisi energi bersih secara nyata.
Bahkan, pencampuran batu bara dengan biomassa seperti serbuk kayu sebagai salah satu strategi transisi energi. Namun, justru program ini tidak mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
“Co-Firing itukan artinya PLTU-nya akan terus eksis. Kalo terus eksis, ya kapan NZE tercapai. Inikan sama-sama pembakaran, dengan alasan karakteristiknya sama, yaitu hidrokarbon,” tegas Juani.
