DLHK NTB Pacu Produksi Kopi Daerah, Fokus Hilirisasi dan Akses Ekspor
Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), tengah menyiapkan program pengkayaan dan penanaman kopi untuk periode 2025–2029.
Program ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas produksi kopi NTB, sekaligus memperkuat posisi daerah dalam rantai pasok pasar ekspor.
Sekretaris DLHK NTB, Samsyiah Samad, S.Hut., M.Si., menyampaikan, pengembangan kopi merupakan bagian dari arah kebijakan prioritas di bawah kepemimpinan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal.
“Penanaman kopi ini merupakan bagian dari Program NTB Lestari Berkelanjutan yang juga tercantum dalam RPJMD NTB. Kopi masuk dalam daftar 38 komoditas prioritas yang memiliki nilai ekonomi dan prospek jangka panjang,” ujarnya dalam Sosialisasi Pengkayaan/Penanaman Kopi, Kamis, 6 November 2025.
Ia menjelaskan, pengembangan kopi di NTB berada di kawasan hutan melalui skema perhutanan sosial. Skema ini memberi ruang bagi masyarakat untuk mengelola lahan hutan secara legal dan berkelanjutan, sekaligus menjaga tutupan hutan tetap terjaga.
Adapun sejumlah titik pengembangan kopi kini tersebar di berbagai wilayah. Di antaranya, HKm Desa Bentek (Lombok Utara), Kawasan Batulayar dan Senggigi (Lombok Barat).
Selanjutnya, Desa Pakuan di Kecamatan Narmada, Desa Mareje Timur (Lombok Barat), Desa Karang Sidemen melalui kemitraan. Serta, di Desa Batu Dulang dan Brang Rea (Kabupaten Sumbawa).
Rata-rata, setiap lokasi menerapkan pola penanaman kopi sebagai tanaman pagar dengan luas hingga 10 hektare. Pola ini dianggap efektif karena mampu menjaga stabilitas lahan, sekaligus menghasilkan tanaman kopi yang kuat dan bernilai.
Namun, produksi yang ada saat ini masih belum sebanding dengan permintaan pasar internasional. Kebutuhan kopi Indonesia untuk pasar global diperkirakan mencapai 12 juta ton, sementara suplai nasional belum mampu memenuhi kuota tersebut.
Melihat peluang itu, Chia -sapaan akrab Sekretaris DLHK NTB- mengajak generasi muda untuk ikut terlibat dalam sektor agribisnis, khususnya kopi. “Kita tidak harus mengejar pekerjaan formal. Menjadi petani kopi pun memiliki peluang ekonomi yang besar dan terhubung dengan pasar global,” jelasnya.
Pelaksanaan program akan mulai Desember 2025 dengan pendampingan intensif dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Lokasi awal bertempat di Kabupaten Lombok Utara, pada Kelompok Tani Hutan Bogas Bangkit dan Sari Porang.
Antusiasme warga terlihat jelas pada sesi dialog. “Masyarakat senang dengan program ini?,” tanya Chia.
“Senang, senang sekali,” jawab para peserta kompak.
Dorong Penguatan Ekonomi Masyarakat Hutan
DLHK Provinsi NTB menargetkan program ini tidak hanya meningkatkan jumlah produksi, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan. Melalui pengelolaan yang tepat, kopi dapat menjadi basis ekonomi baru yang stabil dan berkelanjutan.
Sementara itu, turut hadir Kasi Perencanaan dan Pengelolaan Hutan Pesisir dan Non-Kehutanan (P2HPM) KPH Rinjani Barat, Dadan Arief Pribadi, S.Hut., yang memberikan pendampingan teknis mengenai pola tanam dan manajemen lahan.
Hilirisasi dan Identitas Kopi NTB
Selain peningkatan produksi di tingkat hulu, DLHK NTB juga mendorong upaya hilirisasi. Mulai dari peningkatan kualitas pascapanen, penguatan branding, hingga pengembangan akses pemasaran.
Pelaku kopi lokal, Dody Adi Wibowo dan Galung C. K. dari Etnic Coffee Lombok menekankan, karakter rasa dan identitas kopi NTB perlu terus diperkuat untuk meningkatkan daya saing di pasar internasional. (*)
