Fakta-fakta Pemenang Lelang
PT Anugerah Bintang Meditama sebagai pemenang lelang, berkedudukan terpisah dengan supplier. Perusahaan pemenang ini bermarkas di Jalan Dr. Wahidin Nomor 34. Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta.
Berdasarkan data Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM, perusahaan mengantongi 15 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dengan berbagai bidang usaha. Seperti kelistrikan, konstruksi gedung, elektrik, tekstil, hingga obat obatan farmasi. Posisi direktur diduduki Satria Wigunawan, dengan komposisi saham terbesar Rp500 Juta. Pemegang saham terbesar Direktur Utama SG, sebesar Rp350 Juta.
Sementara pemasok smart board berkedudukan di Jalan Tebet Raya Nomor 20, Tebet, Jakarta Selatan. Memiliki 35 bidang usaha, di antaranya tekstil, farmasi, kelistrikan, karoseri kendaraan, perdagangan pertanian hingga pakaian. Total harga saham perusahaan, Rp12 Juta. Iman Taofik tercatat sebagai Direktur dan mengendalikan saham terbanyak.
Perusahaan ini rupanya konsentrasi pada pengadaan alat medis, namun mengerjakan pekerjaan suplai barang elektronik.
Pada Senin, 17 Maret 2025, NTBSatu mendatangi Kantor PT. Asrii Berkah Mandiri (PT ABM) di Jalan Tebet Raya Nomor 2D, Tebet, Jakarta Selatan.
Lokasinya terbilang sangat strategis. Sebab, posisi kantor berdekatan dengan sejumlah icon dan tempat menarik di Jakarta Selatan. Seperti Monumen Patung Dirgantara dan Tebet Eco Park sebagai area hijau kota.
Tak hanya itu, lokasi ini juga berdekatan dengan Kota Kasablanka atau sering disingkat Kokas di Jalan Raya Kasablanka. Tempat ini adalah salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan.
Namun, setiba di lokasi sekitar Pukul 13.59 WIB, aktivitas perusahaan terpantau sepi dan pintu kantor tertutup rapat.
Bahkan, di bagian depan kantor yang berbentuk rumah toko (Ruko) ini, terpasang sebuah spanduk bertuliskan “Disewakan Ruko dan Ruangan Kantor’’.
NTBSatu akhirnya berhasil terhubung melalui kontak Direktur PT Asrii Berkah Mandiri, Iman Taofik Senin 24 Maret 2022 melalui telepon WhatsApp. Iman membenarkan kantor sebelumnya di Tebet, namun sudah pindah. “Lokasinya masih di kawasan Tebet,” jawabnya.
Mengenai bidang usaha, alat kesehatan dan medis lainnya, hanya beberapa bagian dari KBLI yang dikantongi. Selebihnya, perusahaannya mengantongi KBLI bidang pengadaan elektronik dan pengadaan umum lainnya.
Iman memulai cerita sebelum terperangkap proyek kakap Smart Class. Berawal, ketika SG sebagai pemilik bendera PT Anugerah Bintang Meditama, mengakses ke Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). SG kemudian bersepakat dengan PPK inisial LS untuk “klik” pemesanan papan literasi digital senilai Rp14,7 Miliar.
Singkat cerita, SG menghubungi Iman Taofik, meminta agar disediakan puluhan unit papan digital untuk kebutuhan proyek pada Dikbud NTB bidang SMA. Ia percaya kepada Sugiyono dengan label perusahaannya dan LS selaku PPK. Tidak ada kecurigaan apapun terhadap LS.
“Saya normatif aja waktu itu, tidak ada kecurigaan apapun, apalagi dia di Mataram. Feeling saya, aman lah,” kata Iman Taofik memulai ceritanya.
Selain memastikan lelang proyek ada di Sirup, Iman juga pernah mendatangi Kantor Dinas Dikbud NTB untuk melakukan verifikasi. Ia mencari informasi terkait profile PPK, LS di kantornya. Menurut pegawai Dikbud, LS memang berkantor dan menjabat sebagai PPK. Iman semakin percaya. “Oya kalau begitu, aman, orangnya memang ada di sana (Dikbud, red),” ujar Iman.
Akhirnya ia dihubungi kembali oleh SG, memintanya sebagai reseler produk smart board. Setelah disepakati, barang kemudian ia kirim ke Mataram. “Tapi sampai hari ini tidak ada kejelasan,” sesalnya.
Total pengeluaraan Iman ketika itu mencapai Rp10,6 Miliar, dana untuk pembelian papan literasi digital. Semua uang itu ia kirimkan ke Sugiyono. Sehingga praktis, hanya SG yang mengatur kesepakatan dengan PPK LS.
“Perusahaan saya ini ibaratnya juru bayar gitu. Sementara yang transaksi itu ya Sugiyono sama pihak sana (Dikbud NTB, red),” ungkapnya.
PT. Asrii dalam proses pengadaan ini, mengaku bekerja sama dengan konsorsium pemilik modal. Sebagian modal dari kas perusahaannya, sebagian melibatkan sejumlah pengusaha lainnya. Benderanya dipakai untuk label kontrak dengan rekanan PT Anugerah dan PPK inisial LS.
Konsekuensi dari kontrak itu, ia harus mengirim secara bertahap uang hasil urunan dengan konsorsium ke rekening SG. Rata-rata transfer dilakukan pada Desember 2024. Angka tersebar senilai Rp1,7 miliar, ditransfer tanggal 23 Desember 2024.
“Jadi saya mengirimnya bertahap ke rekening pribadi SG. Awalnya diminta DP 30 persen, kemudian diminta 50 persen, sampai akhirnya 100 persen. Setelah uang semua terkirim, baru kemudian barang bisa keluar dari gudang,” bebernya.
Awalnya semua berjalan normal. Puluhan unit papan literasi digital diberangkatkan ke Mataram dan tiba Tanggal 23 Desember 2024. Ini demi mengejar target sebelum SP berakhir tanggal 26 Desember.
Tapi gelagat aneh mulai dirasakan Iman Taofik ketika sulit mengubungi PPK LS, termasuk staf PBJ inisial SY. Mereka baru merespons setelah hari H jatuh tempo pengiriman barang, tanggal 26 Desember. “Itu pun kami paksa paksa supaya PPK ini serah terima barang kami di gudang,” ungkapnya. Agar punya bukti, Iman dan timnya “memaksa” LS foto serah terima di Gudang Jalan TGH Lopan, Dasan Cermen, Kota Mataram, Tanggal 31 Desember 2024.
Setelah barang diserahkan ke PPK Dikbud NTB sesuai surat pesanan, gelagat semakin aneh mulai dirasakan Iman Taofik. Ia berusaha menghubungi tiga orang, S, LS dan Dirut PT Anugerah SG. “Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan tuh,” sesalnya.
Tim NTBSatu berusaha mengkonfirmasi Sugiyono. Salah satunya lewat sambungan telepon WhatsApp, namun sampai Senin, 24 Maret 2025 belum ada tanggapan. Konfirmasi melalui email Senin 3 Maret 2025 untuk kedua perusahaan. Namun hingga Sabtu 22 Maret, tak kunjung ada balasan.
Akhirnya, produk elektronik papan literasi digital itu ditarik kembali ke Jakarta sekitar awal Maret lalu, karena khawatir rusak. Apalagi gudang yang disewa bocor. Iman Taofik mengaku rungkad. “Saya rugi ongkos kirim, rugi lagi ongkos tarik barang. Tapi yang penting aman dulu, kalau Dinas Dikbud butuh, kami langsung kirim balik,” ujar Taofik penuh harap.
Secercah harapan ia dapat setelah mendengar penjelasan singkat dari SY selaku fungsional di Biro PBJ Pemprov NTB dan LS selaku PPK. “Mereka bilang saat itu, realisasi anggarannya menunggu PMK (Peraturan Menteri Keuangan). Saya masih ingat betul itu,” ungkapnya.
“Anggarannya sudah kami ajukan. Anggarannya ini menunggu PMK dari Kementerian Keuangannya,” kata Iman mengutip kalimat hampir seragam SY dan LS.
Pemilik Modal Rugi
NTBSatu kembali mendapatkan penuturan dari Opan, terkait realisasi kesepakatan lanjutan setelah tandatangan dokumen antara kedua pihak. LS saat itu mewakili Dikbud NTB dan Iman Taofik mewakili pemasok barang.
Sekitar tanggal 13 Februari 2025, proyek Smart Class berupa papan digital atau smart board, barang dikirim PT. Asrii Berkah Mandiri ke Mataram.
Dasar pengiriman barang, Surat Pesanan nomor 11/027.2/SP.PSMA-Dikbud/2024 tanggal 29 November 2024.
Kop surat resmi Dikbud NTB ini, berisi permintaan pengiriman barang belanja peralatan praktik literasi digital Bidang SMA Tahun 2025. Yang tandatangan PPK Bidang SMA, LS bersama Direktur PT Asrii Berkah Mandiri, Iman Taofik.
Adapun barang yang dikirim berjumlah 73 unit dengan produk bernama Transcreen Smartboard IFP 86 inch I5. Total nilainya Rp14.782.500.000. Rinciannya, harga satuan Rp199.500.000 dan harga kirim Rp219.000.000.
Setelah tiba di Mataram, langsung diserahkan ke Dikbud NTB. Utusan ini kaget bukan kepalang. Karena barang yang didatangkan jauh-jauh dari Surabaya ditolak.
Dalam kondisi kebingungan, pengirim menyimpan sementara barang itu di sebuah gudang di Kecamatan Lembar, Lombok Barat. “Tiga hari barang itu nginap di Lembar. Saya yang diminta untuk jaga,” kenang Opan.
Tiga hari tanpa kejelasan, akhirnya Opan mengirim barang itu ke Surabaya sesuai permintaan Direktur Utama PT. Asrii Berkah Mandiri.
“Sekarang mereka rugi total. Rugi pembelian barang, rugi ongkos kirim,” kata Opan.
Ia mendesak Kepala Dinas Dikbud NTB Aidy Furqan bertanggung jawab atas pengadaan tersebut. Dia meyakini Aidy tahu terkait praktik yang dijalankan LS. “Jelas-jelas itu kop surat Pemprov. Sekelas Kadis, Sekretaris dan Kabid masak tidak tahu?,” tanyanya.
Anehnya, sejumlah pejabat di Dinas Dikbud NTB tak mengetahui kedatangan item barang Smart Class tersebut. Termasuk bagian teknis Bidang SMA.
“Belum pernah ada barang yang datang (Februari 2025, red),” ungkap Plt Kepala Bidang SMA Dinas Dikbud NTB, Supriadi kepada NTBSatu, Jumat, 7 Maret 2025.
Setiap penyedia yang suplai barang untuk Bidang SMA, ia pastikan akan terkonfirmasi ke dirinya selaku pimpinan di bidang.
“Tapi sejauh ini, belum ada pihak Smart Class ke Bidang SMA. Belum pernah ketemu penyedianya juga dan daftar sekolah tujuan tidak ada,” jelas Supriadi.
Kalau pun barang itu tiba, Pemprov NTB melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), tak akan melakukan pembayaran. Sebab tidak pernah masuk dalam dokumen perencanaan APBD 2024.
“Tidak ada, bisa buka APBD kami 2024 itu tidak ada (pengadaan Smart Class, red),” tegas Plt Kepala BPKAD NTB, Ervan Anwar.
Senada, Sekretaris Dinas Dikbud NTB, Jaka Wahyana juga tak mengetahui kedatangan item proyek tersebut.
“Saya tidak ada info, itu langsung ke bidang terkait, SMA,” katanya kepada NTBSatu, Senin, 10 Maret 2025.
Jaka telah memastikan informasi tersebut kepada bagian sekretariat dinas. Namun, tetap tak ada informasi satupun mengenai barang Smart Class.
“Tidak ada info. Ini kan untuk sekolah pengadaannya biasanya langsung ke sana, tidak lewat dinas,” tambahnya.
Sementara Kepala Dinas Dikbud NTB, Aidy Furqan enggan berkomentar mengenai barang Smart Class yang datang.
“No comment dulu itu, bikin kita mual aja,” singkatnya menjawab pertanyaan NTBSatu sambil menaiki mobil meninggalkan Kantor Gubernur NTB, Jumat, 14 Maret 2025.
Wawancara Kadis Dikbud belakangan sama sulitnya bertemu PPK LS. Bahkan LS dikabarkan “menghilang” dari kantornya, Dikbud NTB Jalan Pendidikan Mataram. Berkali kali tim NTBSatu, mencari ke kantornya, namun tak kunjung bertemu. Bahkan ada anekdot di kalangan pegawai di sana, lebih mudah cari jarum dalam jerami daripada LS.
Tanggal 23 Januari lalu, Tim NTBSatu sempat tersambung ke satu-satunya nomor ponsel LS yang aktif. Namun ia mewanti-wanti, semua penjelasannya tersebut tidak untuk ditulis alias off the record.
Hubungan Aidy Furqan dan PPK
Pada pemberitaan NTBSatu tanggal 10 Januari 2025, Aidy Furqan mengaku kurang paham dengan proyek Smart Class. Melempar ‘bola’ masalahnya ke PPK.
“Coba saya tanyakan teman-teman PPK dulu, apa maksudnya,” katanya.
LS bagi Aidy Furqan sebenarnya bukan orang asing. Mereka punya pertalian emosional karena asal daerah yang sama, Kabupaten Lombok Utara.
Ketika Aidy menjabat Kadis Dikbud Tanggal 20 Maret 2020, tak berselang lama LS mendapat promosi dari Dinas Dikbud di Lombok Utara, satu kantor dengan Aidy Furqan.
Posisi LS juga disebut sebut cukup punya peranan penting karena masih punya pertalian keluarga dengan istri pejabat tinggi di Pemprov NTB.
