Mataram (NTBSatu) – Penghujung tahun lalu, daerah pesisir Ampenan, Kota Mataram kembali dilanda gelombang pasang. Puluhan rumah warga dari Kelurahan Bintaro hingga Lingkungan Mapak terdampak.
Situasi semakin memprihatinkan karena jarak bibir pantai dan rumah warga semakin dekat akibat abrasi yang terus menggerus garis pantai. Tidak hanya rumah-rumah warga, jalan utama HM Ruslan di Bintaro pun mulai rusak parah dengan lapisan hotmix yang terkelupas.
Salah satu warga Kampung Bugis, Muhammad Hamdan menuturkan jika rumahnya hampir roboh akibat terjangan gelombang. Bahkan ia telah mengungsi sejak beberapa hari lalu.
“Sampai sekarang, hanya ada bantuan tanggul darurat dari BPBD berupa karung pasir,” ungkapnya.
Abrasi pantai di Kota Mataram bukan fenomena baru. Selama bertahun-tahun, kerusakan terus berulang tanpa solusi yang memadai dari pemerintah. Warga hanya bisa berharap adanya pembangunan pemecah gelombang (jetty) untuk mengurangi dampak abrasi.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Ahmad Azhari Gufron mengkritik penanganan pemerintah yang terkesan seremonial. Menurutnya, permasalahan ini kerap terjadi setiap tahunnya. Jumlah korban terus bertambah.
“Sepanjang pesisir Ampenan yang mencapai 9 kilometer harus ditangani serius. Termasuk mencari anggaran dari pemerintah pusat,” tegasnya.
Sementara, BPBD Kota Mataram sebelumnya telah mengidentifikasi tiga kawasan rawan bencana, yakni Bintaro, Kampung Bugis, dan Mapak. Ketiganya berstatus awas bencana.
Plt Kepala BPBD Kota Mataram, Irwan Rahadi, menyatakan bahwa dalam lima tahun terakhir, sekitar satu kilometer garis pantai telah hilang akibat abrasi.
“Pesisir kita rendah dan tidak memiliki perlindungan memadai seperti tanggul. Jika tidak segera ditangani, abrasi akan terus mencaplok wilayah Kota Mataram,” ujarnya.
Namun, ia mengakui bahwa anggaran menjadi kendala utama, mengingat pembangunan jetty memerlukan dana besar, mencapai ratusan miliar rupiah.
Sisi lain, pemerintah daerah kini sedang berupaya mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
“Anggaran dari APBD Kota Mataram tidak cukup untuk membangun fasilitas keamanan pantai, seperti pemecah gelombang atau papan peringatan,” tukas Irwan. (*)
