Mataram (NTBSatu) – Rancangan APBD NTB 2025 mendapat sejumlah kritikan. Salah satunya datang dari Anggota DPRD NTB, M. Nashib Ikroman yang menilai APBD tersebut tidak berkualitas.
Achip, sapaan karib Nashib menilai, Pemprov NTB seakan tutup mata terhadap kritikan tersebut. Bukannya melakukan penelaahan terhadap efektifitas penggunaan uang rakyat, justeru di awal tahun ini hendak mengebut seluruh eksekusi program kegiatan.
“Pemprov bukannya, tuma’ninah, tapi mereka seakan tutup mata atas kritikan tersebut,” ucap Achip, Selasa, 7 Januari 2024.
Politisi Partai Perindo ini mengindikasikan ada agenda tersembunyi dalam berbagai pelaksanaan anggaran ini. Sehingga, ada percepatan. Bahkan ia khawatir, percepatan eksekusi anggaran ini kesepakatan politik TAPD dan Tim Transisi Iqbal-Dinda.
“Seharusnya mereka melakukan listing skala prioritas belanja yang akan dieksekusi. Bukan asal eksekusi,” tegasnya.
Kehawatiran ini bukan tanpa dasar. Sebab, antara ketua TAPD NTB, Lalu Gita Ariadi dan Ketua Tim Transisi Iqbal-Dinda, Adhar Hakim kompak mengabaikan berbagai kritikan atas kualitas APBD NTB 2025 yang buruk.
“Sekda merespons dengan jawaban tanpa utang belanja. Sedangkan, tim transisi merespons dengan menjawab tak miliki kewenangan. Ini kan maksudnya sama, senada dalam hal mengabaikan soal kualitas belanja APBD,” pungkasnya.
Tanggapan Pemprov
Sementara beberapa waktu lalu, Pemprov NTB melalui Asisten III Setda Provinsi NTB, Wirawan Ahmad menyampaikan,APBD tahun ini telah memenuhi ketentuan. Baik dari sisi tahapan penyusunan maupun substansi.
Plh Inspektur Inspektorat NTB ini menjelaskan, Pemprov NTB telah melaksanakan berbagai tahapan melalui penyusunan RKPD, KUA PPAS sampai dengan penetapan Raperda APBD menjadi Perda APBD 2025.
“Tahapan akhir, Kemendagri telah mengevaluasi APBD 2025 NTB. Hasil evaluasi tersebut pun telah kami tindaklanjuti. Sehingga, APBD 2025 siap dijalankan karena nomor registrasi Perda APBD sudah keluar dari Kemendagri,” ungkap Wirawan kepada NTBSatu, Kamis, 2 Januari 2025.
Dari sisi subtansi, ia menyebutkan, target pendapatan, belanja dan pembiayaan sudah pihaknya tetapkan dengan menggunakan kaidah teknokratik. Sehingga, Pemprov NTB sangat meyakini akan dapat terealisasi sesuai rencana.
Pun demikian dengan program dan kegiatan yang ada dalam APBD, sudah merujuk kepada RPD, RKPD, KUA PPAS. Tentu dengan memperhatikan sinergitas dengan program pusat, maupun aspirasi yang masyarakat titipkan melalui DPRD.
“Walaupun demikian, ruang untuk mengisi sesuatu yang dinilai belum optimal, tentu masih terbuka. APBD 2025 masih terbuka untuk dilakukan penyempurnaan melalui mekanisme perubahan APBD,” kata Wirawan.
“Kritik yang sifatnya membangun seperti yang dari Bung Nashib, kami pastikan akan membuat APBD 2025 lebih berkualitas,” tandas Wirawan. (*)
