PPDB Belum Temukan Solusi
Masalah PPDB dari tingkat SD hingga SMA sederajat kembali terulang 2024. Hal ini tampak seperti tak ada evaluasi dan perbaikan dari tahun sebelumnya.
Misalnya pada tingkat SD di Kota Mataram. Sebanyak tiga hingga empat sekolah dasar menerima sedikit siswa saat PPDB, salah satunya SDN 12 Mataram.
SD yang berada di Jalan Nuraksa Nomor 12 Pagesangan, Kota Mataram ini hanya menerima tiga siswa baru. Penyebabnya, jumlah usia anak SD di sekitar sekolah tersebut sedikit. Kemudian, jarak antar sekolah negeri yang berdekatan dan banyaknya sekolah swasta yang terbangun. Alasan tersebut seperti yang terjadi pada PPDB 2023 di SDN 31 Mataram.
Alih-alih memberikan solusi baru, Dinas Pendidikan Kota Mataram kembali mewacanakan penggabungan atau merger SD yang minim merima siswa. Namun, perlu kajian terlebih dahulu.
“Kami gandeng Brida Kota Mataram untuk melakukan kajian. Baru nanti keluar rekomendasi, apakah sekolah akan merger atau seperti apa,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Yusuf, S.Pd., Selasa, 23 Juli 2024.
Ia belum bisa memastikan apakah saat PPDB 2025 mendatang langsung menerapkan kebijakan merger tersebut.
“Bisa jadi belum tentu merger, nanti lihat gimana rekomendasi kajiannya. Karena jangan sampai merger sekolah, lalu bangun sekolah lagi,” pungkasnya.
Sementara pada tingkat SMA sederajat, pemasalahannya masih sama mengenai persoalan jarak rumah dengan sekolah. Sebab, salah seorang orang tua calon siswa mengatakan, anaknya tidak keterima di sekolah tujuannya, padahal jarak tempat tinggalnya dekat. Sementara, ada tetangganya yang rumahnya lebih jauh, dapat keterima pada sekolah tersebut.
“Saya tinggal di Perumnas, putra saya daftar di SMAN 2 Mataram jalur zonasi. Jaraknya 1,300 meter dan tidak keterima. Tetapi, ada tetangga yang tinggal juga di Perumnas, agak jauh rumahnya, sudah keterima,” jelas Muhammad Sahrul, ketika mendatangi Kantor Dinas Dikud NTB, Senin, 8 Juli 2024.
Ia pun heran, mengapa tetangganya yang lebih jauh jarak rumahnya itu bisa keterima di SMAN 2 Mataram.
“Tetangga saya itu lebih dari 1,300 meter jaraknya, tetapi keterima. Makanya, saya ke sini mau mempertanyakan hasil zonasi PPDB ini, karena tidak paham,” jelas Sahrul.
“Apakah sistem zonasi ini, hanya menggunakan hitungan jarak rumah sampai ke sekolah saja atau ada tambahan poin dari hasil nilai pembelajaran. Itu yang saya mau pertanyakan,” tambahnya.
Kepala Dinas Dikbud NTB, Aidy Furqan menerangkan, kalau seleksi jalur zonasi PPDB SMA tidak hanya melihat jarak rumah, Melainkan, kecepatan mendaftar dan usia pelajar juga menjadi pertimbangan.
“Jarak rumahnya, berapa meter bedanya. Lalu, siapa yang daftar duluan. Terus, dari siapa duluan itu, usia siapa yang lebih tua. Itu yang terpilih berada di peringkat teratas,” terangnya, Rabu, 10 Juli 2024.
Kemudian, dalam seleksinya juga melihat status pelajar yang mendaftar di Kartu Keluarga (KK). Pihaknya, memprioritaskan status anak kandung saat seleksi jalur zonasi PPDB, baru cucu dan keluarga lain.
“Jadi itu perlu pembuktian semisal para orang tua keberatan dengan hasil zonasi. Kita juga bakal melihat kembali dari seluruh aduan para orang tua yang kita terima,” ujar Aidy.
Sistem PPDB zonasi 2024 masih bermasalah, karena jumlah daya tampung sekolah tidak sesuai dengan peminatnya.
“Apalagi pendaftar ke jenjang SMA tahun ini tambah meningkat dari tahun sebelumnya. Tahun lalu 49.000 siswa, sekarang 53.000,” kata Aidy.
“Jadi tidak mungkin sekolah yang memiliki kuota atau daya tampung 100, menampung 300 siswa yang berminat ke sana,” tambahnya.
Banyaknya calon siswa berminat ke sekolah tertentu tersebut, akibat image atau wajah sekolahnya yang bagus.
“Dari mulut ke mulut, generasi ke generasi sekolah tertentu itu terkenal bagus. Itu tidak bisa kita hindari,” tutur Aidy.
Terlebih lagi, dari hasil seleksi perguruan tinggi, banyak alumninya yang lulus ke universitas ternama. Sehingga, membuat banyak calon siswa berminat ke beberapa sekolah itu.
Namun, menurut Pengamat Pendidikan dari Unram, Ahmad Junaidi, Ph.D., permasalahan PPDB di NTB tidak hanya mengenai daya tampung sekolah. Melainkan, soal data jumlah siswa dan sekolah yang tidak akurat.
Sehingga, ia meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB untuk melakukan reformasi besar dalam sistem pendidikan. Terutama, dalam perbaikan kuantitas data dan perencanaan efektif yang lahir dari data.
“Masih banyak perlu perbaikan sistem pendidikan kita. Karena masalah tidak tertampungnya siswa ini, saya melihat akibat dua hal. Siswa terlalu banyak berada dalam radius zonasi, atau ada penghuni baru di area itu yang muncul secara fiktik karena masuk ke dalam KK,” jelasnya kepada NTBSatu, Jumat, 12 Juli 2024.
Ia juga mengusulkan penerapan diagram Voronoi, untuk memetakan zonasi ketika PPDB 2025 mendatang. Diagram tersebut untuk melihat sebaran sekolah, sehingga terlihat adanya permasalahan jumlah siswa dan daya tampung yang tak sebanding.
“Dengan diagram Voronoi ini dapat memperhitungkan kekurangan sekolah negeri berada pada titik yang sesuai dengan kepadatan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut. Serta, mempertimbangkan adanya sekolah swasta di zona tersebut,” urai Junaidi.
Hanya saja, penerapan diagram ini tidak serta merta bisa langsung. Perlu, data lapangan yang akurat terlebih dahulu, untuk mewujudkan tujuan zonasi dan meminimalisir masalah yang muncul ketika masa transisi. Termasuk, mengamokomodasi rasa keadilan semua pihak.
“Persiapan penerapan dengan diagram Voronoi juga harus mulai. Dengan menimbang apakah akan membangun sekolah baru, atau membangun kemintraan dengan sekolah swasta,” ujar Dosen Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Unram ini.
“Serta, dengan melibatkan pihak Dukcapil, BPS dalam melihat data, dan bahkan Inspektorat Daerah untuk menindak pelanggaran,” pungkas Junaidi.
